Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 yang dihimpun Radar Aceh, BPBD Aceh Barat mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan infrastruktur pendukung, pengadaan kendaraan operasional, peralatan kebencanaan, hingga belanja konsumsi.
Beberapa pos anggaran yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan hanggar dan gudang logistik senilai Rp1,2 miliar, pengadaan mobil rescue jeep double cabin Rp1,3 miliar, alat pemadam kebakaran Rp1 miliar, kendaraan bermotor khusus Rp1,200 miliar, fiber boat HDPE Rp111,6 juta, drone thermal Rp122,1 juta, serta pengadaan alat penyimpan perlengkapan kantor senilai Rp198,084 juta.
Selain itu, terdapat anggaran penyekatan ruang rapat sebesar Rp40 juta serta biaya perencanaan dan pengawasan pembangunan yang mencapai ratusan juta rupiah.
Sorotan terbesar tertuju pada pos belanja konsumsi rapat, aktivitas, piket, dan jamuan yang dalam data RUP tercatat sebesar Rp720,6 juta pada dua paket berbeda, ditambah satu paket senilai Rp39,6 juta. Total nilai belanja konsumsi tersebut mencapai Rp1.480.800.000.
Di sisi lain, BPBD juga mengalokasikan anggaran perjalanan dinas biasa sebesar Rp186.235.800 dan pembayaran listrik serta layanan internet kantor sekitar Rp182,7 juta.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai besarnya alokasi anggaran tersebut perlu dijelaskan secara rinci kepada publik, terutama terkait urgensi, spesifikasi barang, dasar penyusunan harga, serta manfaat yang akan diperoleh masyarakat.
Mereka mempertanyakan, antara lain, alasan pengadaan mobil rescue dengan nilai Rp1,3 miliar, munculnya dua paket konsumsi dengan nilai yang sama, pengadaan alat penyimpan perlengkapan kantor hampir Rp200 juta, hingga besarnya biaya perencanaan pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) di tiga gampong.
Menurut mereka, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, BPBD semestinya mengedepankan efektivitas penggunaan anggaran yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya korban bencana.
Sejumlah warga juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara transparan terkait rincian setiap paket pengadaan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan di tengah masyarakat.
Selain itu, masyarakat mendorong aparat pengawas internal pemerintah serta lembaga pengawas eksternal untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran tersebut guna memastikan seluruh proses pengadaan telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak BPBD Aceh Barat terkait dasar penyusunan anggaran maupun penjelasan atas sejumlah pos belanja yang menjadi perhatian publik. Radar Aceh masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi dan akan memuat penjelasan tersebut pada pemberitaan selanjutnya sesuai prinsip keberimbangan.(Ak)
