Oleh: Fina Siliyya, S.TPn.
Pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menekan angka stunting dan gizi buruk. Namun, pelaksanaannya justru menyisakan ironi. Papua yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan angka stunting tinggi baru memiliki sekitar 10 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari kebutuhan. Di sisi lain, ditemukan 414 SPPG yang tidak beroperasi tetapi sempat menerima transfer anggaran. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai ketepatan sasaran dan tata kelola program.
Program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat semestinya lebih dahulu menjangkau daerah yang paling membutuhkan. Jika wilayah dengan angka stunting tinggi justru belum mendapatkan layanan yang memadai, sementara anggaran mengalir ke SPPG yang tidak beroperasi, berarti ada persoalan serius dalam perencanaan dan pengawasan. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari sejauh mana masalah stunting benar-benar berkurang.
Dalam sistem kapitalisme, kebijakan sering kali lebih berorientasi pada target program dan kepentingan politik daripada penyelesaian masalah secara menyeluruh. Akibatnya, anggaran negara berpotensi tidak tepat sasaran, sementara kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di daerah tertinggal, belum terpenuhi secara optimal.
Islam memandang penguasa sebagai raa'in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat. Setiap kebijakan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata rakyat dan dikelola secara amanah. Anggaran negara wajib digunakan secara tepat sasaran sehingga benar-benar menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar menjadi proyek yang menghabiskan dana besar.
Karena itu, penyelesaian stunting tidak cukup melalui program yang bersifat populis. Yang dibutuhkan adalah sistem yang menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan utama, dengan kebijakan yang adil, pengawasan yang kuat, dan pengelolaan anggaran yang bersih agar setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
