Camat Muara Satu, Mustazir Ramli, mengatakan audiensi tersebut digelar untuk membahas sejumlah persoalan, khususnya penerimaan tenaga kerja berdasarkan kualifikasi pendidikan atau keahlian serta penempatan tenaga kerja di wilayah kerja PLN NP Arun.
“Permintaan audiensi pihak Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dengan pihak MKP terkait penerimaan tenaga kerja berdasarkan kualifikasi ilmu dan penempatan untuk wilayah kerja PLN NP Arun,” ujar Mustazir saat dikonfirmasi wartawan, Senin (14/9/2026).
Ketika ditanya mengenai poin-poin konkret yang diperoleh dari audiensi tersebut, jawaban pihak kecamatan justru terkesan mengarahkan kembali pertanyaan kepada wartawan.
“Apakah setiap informasi bisa dipahami? Kalau begitu, untuk apa Bapak bertanya?” jawab Mustazir.
Meski demikian, Mustazir kemudian menjelaskan bahwa persoalan tenaga kerja PLN NP Arun memang menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, pihak gampong mendapatkan penjelasan langsung dari manajemen PLN NP Arun melalui pemaparan yang disampaikan dalam forum.
“Ya, Unit PLN NP Arun itu juga ditanyakan, Pak, dalam diskusi kemarin. Jadi pihak gampong mendapatkan penjelasan juga dari paparan manajemen PLN NP Arun,” katanya.
Sementara itu, pihak MKP membenarkan adanya audiensi tersebut. Namun, penjelasan yang diberikan masih bersifat umum.
“Di sini kami diminta audiensi oleh pihak kecamatan terkait penerimaan tenaga kerja, ditanyai hal-hal teknis dan bertukar pikiran,” jelas pihak MKP secara singkat melalui pesan WhatsApp.
Pertemuan tersebut pada akhirnya menimbulkan pertanyaan lanjutan: apakah audiensi itu menghasilkan komitmen atau solusi konkret mengenai mekanisme penerimaan tenaga kerja, atau hanya sebatas pertukaran informasi?
Publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai standar penerimaan tenaga kerja, kualifikasi yang dipersyaratkan, mekanisme seleksi, serta sejauh mana masyarakat di sekitar wilayah operasional mendapatkan kesempatan yang transparan dan adil.
Apalagi, isu kesempatan kerja lokal kerap menjadi perhatian masyarakat di sekitar kawasan industri dan objek vital. Karena itu, penjelasan terbuka dari pihak terkait dinilai penting agar tidak muncul persepsi bahwa proses penerimaan tenaga kerja berlangsung tanpa informasi yang memadai bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh penjelasan lebih rinci mengenai hasil akhir audiensi, termasuk apakah terdapat kesepakatan tertulis, tindak lanjut rekrutmen, maupun mekanisme pengawasan terhadap proses penerimaan tenaga kerja.
Pertanyaan sederhananya kini setelah audiensi, apa yang benar-benar berubah bagi pencari kerja di Muara Satu?(A1)
