Pemandangan kontras terlihat di lokasi acara. Di bawah tenda yang diperuntukkan bagi para pejabat dan tamu undangan, tersaji berbagai makanan ringan, kue, dan suguhan lainnya.
Sementara itu, warga yang berada di sekitar lokasi hanya dapat menyaksikan aktivitas tersebut dari balik pagar pembatas setinggi dada orang dewasa.
Sejumlah warga tampak berdiri di sisi luar pagar sembari memperhatikan suguhan yang tersedia di area tenda. Kondisi tersebut memunculkan kesan adanya jarak antara ruang kenyamanan para tamu undangan dengan masyarakat yang hadir sebagai penonton.
Ironi tersebut semakin menjadi sorotan karena di sejumlah wilayah Aceh Utara, termasuk Kecamatan Langkahan, masih terdapat masyarakat yang mengaku menghadapi persoalan pemulihan lahan pertanian.
Sawah yang belum kembali produktif membuat sebagian petani belum dapat mengolah lahan untuk kembali menanam padi. Di sisi lain, persoalan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak juga masih menjadi keluhan.
Taufik (42), warga Kecamatan Langkahan, mengaku kecewa melihat kondisi tersebut.
“Sebagian tetangga kami mungkin sudah ada yang dapat bantuan, tapi kami di pedalaman Langkahan dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian. Sawah belum bisa ditanami padi dan hidup susah, tapi pemerintah malah asyik pesta pora pakai uang miliaran rupiah di depan mata kami,” ujar Taufik.
Menurutnya, pemerintah semestinya lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang memulihkan kehidupan dan sumber penghidupan setelah bencana.
“Kalau memang ada anggaran untuk acara, kami tidak mempersoalkan peringatan sejarah. Tetapi pemerintah juga harus melihat kondisi rakyat yang masih kesulitan. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika kemewahan acara berlangsung di depan mata,” katanya.
Peringatan 800 tahun Samudera Pasai sendiri memiliki nilai sejarah penting bagi Aceh Utara. Namun, besarnya kegiatan seremonial tersebut kini berhadapan dengan pertanyaan publik mengenai skala prioritas penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Kritik warga bukan semata-mata ditujukan terhadap pelaksanaan peringatan sejarah, melainkan terhadap kontras antara kemeriahan acara dengan kondisi masyarakat yang masih menunggu pemulihan ekonomi, bantuan, dan lahan pertanian mereka.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diharapkan dapat menjelaskan secara terbuka sumber pembiayaan, besaran anggaran, serta rincian belanja kegiatan peringatan 800 tahun tersebut. Transparansi menjadi penting agar publik dapat menilai apakah penggunaan anggaran telah sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip efisiensi belanja daerah.
Di tengah perayaan sejarah yang berlangsung meriah, pagar pembatas di lokasi acara akhirnya menjadi simbol yang mengundang pertanyaan lebih besar: apakah sejarah hanya dirayakan dengan kemegahan seremoni, sementara rakyat yang hidup di sekitarnya masih harus menunggu untuk kembali menanam dan memulihkan kehidupan?(A1)
