IDI, 30 September 2026 — Surat edaran kembali terbit. Imbauan kembali disampaikan. Warga kembali diminta waspada.
Namun, bagi aktivis lingkungan M. Nuraqi, persoalan banjir di Aceh Timur tidak selesai dengan selembar surat.
Ia justru mempertanyakan apa yang dilakukan pemerintah sebelum air masuk ke rumah warga.
“Ketika mendung sudah menyelimuti Indra Makmu, masyarakat tidak membutuhkan lagi sekadar imbauan untuk waspada. Mereka membutuhkan sistem dan infrastruktur yang benar-benar siap melindungi mereka dari banjir,” kata Nuraqi, Rabu (30/9).
Nuraqi menilai pola penanganan bencana di Aceh Timur masih terlalu bertumpu pada fase tanggap darurat dan pascabencana.
Pemerintah, menurut dia, baru terlihat sibuk setelah banjir terjadi.
Datang ke lokasi. Mendata. Menyalurkan bantuan. Lalu persoalan dianggap selesai.
Padahal, kata Nuraqi, pertanyaan yang lebih penting justru berada di hulu: mengapa risiko banjir terus berulang dan apa yang dilakukan untuk mencegahnya?
Hulu Dibuka, Hilir Diminta Siaga
Sorotan Nuraqi mengarah ke kawasan hulu Sungai Alue Mirah, termasuk areal APL Seuneubok Bayu.
Ia menyebut adanya dugaan land clearing ratusan hektare di kawasan tersebut. Ia juga mempertanyakan apakah aktivitas itu telah dilengkapi dokumen lingkungan seperti UKL-UPL.
Dugaan tersebut, kata dia, harus diperiksa oleh instansi berwenang.
“Jangan biarkan hulu dibabat, sementara di hilir warga disuruh siaga banjir. Itu logika terbalik,” ujarnya.
Menurut Nuraqi, persoalan ini tidak bisa dilihat hanya sebagai urusan kesiapsiagaan menghadapi hujan.
Kondisi kawasan hulu, tutupan lahan, sempadan sungai, dan daerah resapan merupakan bagian dari rantai risiko yang harus diperiksa secara serius.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak berhenti pada penerbitan surat edaran. Pengawasan lapangan harus menjadi ukuran.
Jangan Tunggu Rumah Terendam
Nuraqi juga mengkritik paradigma penggunaan anggaran bencana yang dinilainya lebih banyak bergerak setelah kerusakan terjadi.
Ia mendorong pemerintah memperbesar porsi anggaran untuk pencegahan.
Menurutnya, biaya mitigasi di hulu dapat jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang muncul ketika banjir sudah meluas ke kawasan permukiman.
“Anggaran jangan terus habis untuk memadamkan masalah setelah terjadi. Pencegahan harus menjadi investasi utama,” katanya.
Ia juga menilai kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada apel atau seremoni.
Gampong yang berada di kawasan rawan banjir, kata dia, harus memiliki sistem yang bisa bekerja ketika keadaan darurat benar-benar terjadi.
Tiga Langkah di Tingkat Gampong
Nuraqi menawarkan tiga langkah konkret.
Pertama, setiap gampong rawan banjir perlu memiliki peta bahaya berbasis kondisi lapangan dan pengetahuan warga.
Kedua, perlu ada Tim Siaga Gampong dengan data kelompok rentan. Termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang membutuhkan bantuan khusus saat evakuasi.
Ketiga, diperlukan sistem peringatan dini sederhana. Misalnya alat ukur tinggi muka air dan perangkat peringatan yang bisa digunakan warga ketika debit sungai meningkat.
Sistem itu, menurut dia, tidak cukup hanya dibuat di atas kertas.
Harus diuji.
Harus disimulasikan.
Dan harus diketahui warga sebelum bencana datang.
Pemerintah Diminta Buka Data dan Turun ke Lapangan
Nuraqi menilai evaluasi kesiapsiagaan bencana harus dilakukan secara terbuka.
Termasuk memeriksa kondisi kawasan hulu, aktivitas pembukaan lahan, kondisi sempadan sungai, titik rawan banjir, hingga kesiapan jalur evakuasi.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tidak hanya mengevaluasi respons setelah bencana, tetapi juga mengaudit langkah pencegahan sebelum bencana terjadi.
“Yang dibutuhkan bukan surat edaran baru. Yang dibutuhkan tindakan nyata,” katanya.
Ia meminta keuchik berani memastikan aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan memenuhi ketentuan. BPBD diminta rutin melakukan simulasi evakuasi. Sementara instansi lingkungan diminta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di kawasan yang berpotensi meningkatkan risiko bencana.
Bagi Nuraqi, keberhasilan kesiapsiagaan bukan diukur dari berapa banyak surat imbauan yang diterbitkan.
Ukuran sebenarnya sederhana, ketika hujan datang, apakah warga tetap aman dan apakah pemerintah sudah bekerja sebelum air naik? (**)
