Tiga proyek tebing sungai di Gampong Geuleumpang Tutong, Bale Ulim, dan Blang Awe itu menelan total Rp1,05 miliar. Nilai yang identik tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan volume pekerjaan, spesifikasi teknis, kewajaran harga, serta kesesuaian hasil fisik di lapangan.
Sorotan juga tertuju pada anggaran konsumsi 12 petugas PMK sebesar Rp116,64 juta setahun, di luar honorarium, uang lelah, jaminan sosial, BBM, dan pemeliharaan kendaraan. Seluruh pengeluaran perlu diverifikasi berdasarkan standar biaya dan bukti pertanggungjawaban yang sah.
Selain itu, anggaran rehabilitasi gudang logistik Rp343 juta dan jalan akses huntara Rp94 juta perlu disertai dokumentasi hasil pekerjaan yang dapat diperiksa publik.
Kajari Pidie Jaya didesak menelaah penggunaan anggaran tersebut sesuai kewenangannya. Pemeriksaan perlu mencakup dokumen pengadaan, identitas penyedia, realisasi pembayaran, volume pekerjaan, serta daftar penerima honorarium PMK.
Bupati dan DPRK Pidie Jaya juga diminta memperkuat pengawasan serta mendorong keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan proyek.
Kesamaan nilai proyek maupun besarnya anggaran bukan bukti pelanggaran. Namun, setiap rupiah uang negara wajib dapat dipertanggungjawabkan.
Anggaran penanggulangan bencana menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung tanpa penjelasan dan verifikasi yang transparan.(Ak)
