Lhokseumawe, 24 Oktober 2026
Pengungkapan laboratorium pengolahan sabu di Kabupaten Pidie, Aceh, dengan barang bukti yang diberitakan mencapai 1,2 ton merupakan peristiwa besar yang patut mendapat perhatian serius. Saya mengapresiasi upaya Mabes Polri, BNN, dan Bea Cukai dalam mengungkap kasus tersebut.
Namun, sebagai Mahasiswa Magister Administrasi Publik, saya melihat ada sejumlah aspek yang patut dicermati, bukan hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dari perspektif tata kelola pemerintahan, transparansi, dan komunikasi politik.
Berdasarkan video penggerebekan yang beredar di media sosial, perhatian saya tertuju pada bagaimana operasi berlangsung, bagaimana dokumentasi dilakukan, serta bagaimana informasi tersebut menyebar luas kepada masyarakat.
Lokasi yang diberitakan berada di Gampong Beureueh II, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Muncul pertanyaan mengenai bagaimana aktivitas laboratorium tersebut dapat berlangsung di kawasan permukiman, bagaimana bahan baku diperoleh, serta bagaimana pihak-pihak yang diduga terlibat menjalankan aktivitasnya, terlebih apabila benar terdapat keterlibatan warga negara asing sebagaimana diberitakan.
Saya tidak berasumsi bahwa masyarakat setempat mengetahui atau terlibat dalam aktivitas tersebut. Namun, keberadaan fasilitas pengolahan narkotika berskala besar di kawasan permukiman patut menjadi perhatian dalam penyidikan, termasuk mengenai lamanya aktivitas berlangsung dan bagaimana operasi tersebut akhirnya terungkap.
Keteraturan penggerebekan dan dokumentasi media yang beredar juga menimbulkan pertanyaan tentang persiapan operasi dan pengaturan akses media. Apakah dokumentasi tersebut merupakan bagian dari prosedur publikasi penegakan hukum, atau terdapat strategi komunikasi yang lebih luas?
Pertanyaan saya bukan semata-mata tentang keberhasilan penggerebekan, melainkan apakah yang telah dipetakan hanya operasi penegakan hukum atau juga strategi komunikasi untuk membentuk opini publik.
Antara operasi penegakan hukum dan kepentingan elite
Dalam perspektif analisis politik, sebuah peristiwa besar tidak hanya dapat dikaji berdasarkan apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana peristiwa tersebut dikomunikasikan, narasi apa yang berkembang, dan bagaimana persepsi publik terbentuk.
Dalam konteks pergantian kepemimpinan Polri, pengungkapan kasus narkotika berskala besar berpotensi memperkuat citra ketegasan institusi dan kepemimpinan baru. Karena itu, wajar apabila publik mempertanyakan apakah masifnya publikasi penggerebekan semata-mata merupakan penyampaian keberhasilan penegakan hukum atau juga memiliki dimensi komunikasi politik.
Saya memandang bahwa kemungkinan adanya penggiringan opini elite merupakan hipotesis yang patut dikaji, bukan kesimpulan yang dapat ditetapkan hanya berdasarkan video penggerebekan dan luasnya pemberitaan.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan penelusuran terhadap kronologi operasi, waktu publikasi, sumber penyebaran video, pola pemberitaan, serta keterangan resmi mengenai pengaturan akses media dan tujuan komunikasi institusi.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjawab keraguan publik mengenai kemungkinan adanya aktor lain di balik jaringan narkotika tersebut. Apakah penyidikan telah menelusuri sumber pendanaan, pemasok bahan baku, jalur distribusi, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain? Apakah terdapat hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh?
Pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak tepat menunjuk atau menuduh aktor tertentu tanpa dasar yang memadai.
Jangan berhenti pada besarnya barang bukti
Keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari besarnya barang bukti yang disita atau luasnya pemberitaan. Ukuran penting lainnya adalah sejauh mana aparat mampu membongkar jaringan secara menyeluruh, menelusuri aliran dana, mengidentifikasi pihak yang mengendalikan operasi, dan memproses siapa pun yang terbukti bertanggung jawab sesuai hukum.
Saya mengapresiasi upaya aparat dalam pemberantasan narkotika. Namun, apresiasi tidak berarti masyarakat harus berhenti mengajukan pertanyaan kritis.
Transparansi yang tetap menghormati kerahasiaan penyidikan dan asas praduga tak bersalah merupakan bagian penting dari akuntabilitas penegakan hukum. Publik perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai perkembangan perkara, tanpa harus mendahului proses hukum.
Publik berhak bertanya
Saya tidak sedang menuduh institusi atau pihak tertentu. Saya juga tidak menyimpulkan bahwa pengungkapan kasus ini sengaja direkayasa untuk mengalihkan perhatian masyarakat atau memenuhi kepentingan pergantian elite.
Namun, keteraturan operasi, kehadiran media, dan masifnya penyebaran dokumentasi merupakan aspek yang layak dikaji secara terbuka dan objektif.
Jika ini merupakan keberhasilan penegakan hukum, biarkan fakta penyidikan menjelaskannya. Jika terdapat strategi komunikasi institusi, publik berhak memahami konteksnya. Sementara itu, dugaan adanya skenario kepentingan elite harus diuji melalui data dan bukti, bukan hanya berdasarkan kecurigaan.
Dalam demokrasi, masyarakat tidak harus menerima setiap peristiwa tanpa pertanyaan. Kritik dan pertanyaan publik merupakan bagian dari pengawasan terhadap institusi, selama disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Pabrik sabu di Pidie telah terungkap. Kini, publik menunggu pengungkapan jaringan di baliknya sekaligus penjelasan yang memungkinkan berbagai pertanyaan mengenai pola operasi dan komunikasi publik diuji secara objektif.
Sebab, peristiwa besar patut dicermati, tetapi kesimpulan tentang siapa yang berada di baliknya harus tetap menunggu bukti.
Sofyan, S.Sos
Mahasiswa Magister Administrasi Publik
