Yuyun Novia, S.Th.I
Pemandangan pascakebakaran hutan menyisakan ironi yang sulit dicerna. Hutan alam menghitam, pepohonan hangus, ekosistem luluh lantak. Namun, kebun sawit di sekitarnya tetap hijau merona. Sejak kapan api punya kemampuan memilah pohon? Mana yang bernilai ekologis, mana yang bernilai ekonomis? Tentu api tidak punya logika bisnis. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi?
Kontras ini semestinya tidak berhenti menjadi tontonan satelit atau perdebatan media sosial. Ia harus menjadi pintu masuk investigasi serius: bagaimana pola penguasaan lahan, siapa pemilik konsesi, bagaimana pengawasan dilakukan, dan adakah unsur kesengajaan di balik kebakaran? Jangan sampai hutan alam terus menjadi korban, sementara kepentingan ekonomi tetap tumbuh subur di atas kehancurannya.
Ironisnya, negara sering kali baru tampak sibuk setelah semuanya menjadi abu: mendata kerusakan, menyampaikan keprihatinan, lalu kembali pada rutinitas. Padahal, negara bukan sekadar pemadam kebakaran. Ia bertanggung jawab mencegah kerusakan, mengawasi penguasaan lahan, dan menindak tegas siapa pun yang terbukti merusak lingkungan, termasuk korporasi besar.
Dalam Islam, alam adalah amanah, bukan komoditas yang bebas dieksploitasi demi keuntungan segelintir pihak. Negara wajib hadir sebagai ra'in (pengurus rakyat), memastikan pengelolaan sumber daya berpihak pada kemaslahatan, bukan kepentingan oligarki. Penegakan hukum harus berlaku tanpa pandang bulu, sementara pengelolaan hutan dan sumber daya alam harus berlandaskan syariat. Sebab, menjaga bumi bukan pilihan politik, melainkan tanggung jawab kekhalifahan manusia.
