Yuyun Novia, S.Th.I
Benarkah ini tentang ijazah? Atau tentang bagaimana kekuasaan mengelola persepsi?
Di ruang sidang, dokumen diperlihatkan. Narasi keterzaliman dibangun. Kehormatan keluarga diseret ke tengah perdebatan. Publik disuguhi drama, sementara satu pertanyaan mendasar tak boleh tenggelam: apakah seluruh proses pembuktian telah berlangsung secara transparan dan dapat diuji?
Jangan biarkan panggung hukum berubah menjadi panggung pencitraan. Jangan pula simpati publik dijadikan pengganti bukti. Sebab, dalam negara hukum, seseorang tidak dibenarkan menang hanya karena mampu membangun narasi paling menyentuh.
Lebih jauh, persoalan ini bukan semata tentang Jokowi atau para pihak yang berperkara. Ini tentang kualitas demokrasi ketika kekuasaan, oligarki, dan pembentukan opini publik saling berkelindan. Rakyat jangan terus-menerus ditempatkan sebagai penonton yang sibuk memilih drama, sementara substansi keadilan luput dari perhatian.
Islam menawarkan prinsip yang tegas: al-'adl (keadilan), al-bayyinah (pembuktian), dan amanah kekuasaan. Al-Qur'an memerintahkan agar keadilan ditegakkan sekalipun terhadap diri sendiri dan orang-orang terdekat (QS. An-Nisa: 135).
Solusinya bukan sekadar mengganti figur, melainkan membangun sistem kepemimpinan yang tunduk pada hukum Allah, bebas dari intervensi kepentingan oligarki, serta menempatkan kekuasaan sebagai amanah untuk melayani rakyat, bukan alat melanggengkan kepentingan segelintir elite.
Sebab, keadilan tidak boleh bergantung pada siapa yang berkuasa, siapa yang bersimpati, atau siapa yang paling pandai memainkan drama.
