Yuyun Novia, S.Th.I
Rakyat belum selesai dibebani berbagai pungutan, kini keamanan harta yang disimpan di bank pun menghadapi ancaman. Pada 7 November 2026, dashboard FortiGuard Labs mencatat sekitar 350.600 aktivitas ancaman siber menyasar Indonesia dalam 24 jam. Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran terbesar dengan sekitar 214 ribu aktivitas. Ini bukan angka pembobolan yang berhasil, tetapi alarm serius yang tak boleh diabaikan.
Ancaman ini bukan tanpa preseden. September lalu, Bareskrim mengungkap pembobolan rekening dormant bank BUMN dengan kerugian lebih dari Rp204 miliar. Kejahatan dilakukan melalui akses ilegal dan pemindahan dana secara terorganisasi. Artinya, ancaman terhadap sistem perbankan bukan sekadar kemungkinan abstrak.
Ironisnya, masyarakat terus didorong masuk ke ekosistem keuangan digital, tetapi seberapa kuat jaminan keamanan yang diberikan? Siapa yang bertanggung jawab ketika sistem keuangan yang menyimpan jerih payah rakyat berhasil ditembus? Jangan sampai negara sigap menghitung penerimaan, tetapi lamban memastikan perlindungan.
Dalam Islam, negara bukan sekadar regulator dan pemungut kewajiban, melainkan ra'in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Melalui konsep ri'ayah, negara wajib menjaga harta (hifzhul mal), membangun infrastruktur keamanan siber yang tangguh, mengawasi lembaga keuangan, menindak pelaku kejahatan, serta menjamin pemulihan hak korban.
Sebab, negara bukan hanya wajib menjaga uang yang masuk ke kasnya, tetapi juga harta yang menjadi hak rakyatnya.
