Yuyun Novia, S.Th.I
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 147,99 juta penduduk bekerja dan 7,38 juta pengangguran pada Agustus 2026. Namun, definisi bekerja yang digunakan cukup menggelitik: seseorang yang bekerja minimal satu jam dalam seminggu sudah dikategorikan sebagai penduduk bekerja. Standar ini mengacu pada International Labour Organization (ILO).
Secara statistik mungkin sah. Namun, apakah cukup untuk menggambarkan kesejahteraan rakyat?
Bayangkan buruh kasar, kuli bangunan, pemulung, pedagang kecil, atau pekerja serabutan yang hanya mendapat pekerjaan satu jam dalam seminggu. Mereka tidak lagi masuk kategori pengangguran. Lantas, berapa penghasilannya? Cukupkah untuk makan, membayar kontrakan, menyekolahkan anak, dan memenuhi kebutuhan hidup?
Inilah persoalannya. Jangan sampai penurunan angka pengangguran menjadi kosmetik statistik yang menutupi buruknya kualitas lapangan kerja. Rakyat tidak membutuhkan sekadar status bekerja, tetapi pekerjaan layak dengan penghasilan yang mampu menopang kehidupan. Mengadopsi standar internasional semestinya tidak membuat pemerintah abai terhadap realitas ekonomi masyarakat.
Islam memandang negara sebagai raa'in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Negara wajib membuka lapangan kerja, mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat, menjamin distribusi kekayaan, serta memastikan tidak ada rakyat yang terlantar. Sebab, keberhasilan kepemimpinan bukan diukur dari indahnya angka statistik, melainkan dari terjaminnya kesejahteraan rakyat.
