LHOKSEUMAWE – Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal Haji Isa, mengingatkan Pemerintah Kota Lhokseumawe agar tidak menjadikan penyusunan APBK 2027 sekadar rutinitas birokrasi dan formalitas pembagian anggaran. Ia menegaskan, setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat melalui pembangunan yang nyata, pelayanan publik berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tegas tersebut disampaikan Faisal saat membuka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Paripurna DPRK, Senin (16/11/2026).
Rapat itu dihadiri Wakil Ketua I DPRK Sudirman Amin, S.E., Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe A. Haris, S.Sos., M.Si., jajaran Asisten Sekretariat Daerah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Di hadapan jajaran eksekutif, Faisal menekankan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan momentum penting untuk menentukan arah pembangunan kota. Karena itu, penyusunan anggaran harus berangkat dari persoalan riil masyarakat, bukan sekadar keinginan birokrasi atau kepentingan program masing-masing instansi.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah mengharuskan pemerintah lebih disiplin dalam menentukan prioritas. Program yang tidak mendesak perlu dievaluasi, sementara kebutuhan mendasar masyarakat harus mendapatkan perhatian utama.
"Anggaran pembangunan harus benar-benar pro rakyat. Kita ingin setiap program yang direncanakan memberikan manfaat nyata, baik dalam peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat maupun peningkatan kesejahteraan warga," tegas Faisal.
Faisal secara khusus mengingatkan agar seluruh OPD tidak terjebak pada paradigma mengejar realisasi dan serapan anggaran tanpa memperhitungkan hasil yang dirasakan masyarakat.
Baginya, keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh seberapa besar anggaran dihabiskan, melainkan sejauh mana uang publik mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
"Jangan sampai anggaran hanya terserap, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Kita ingin pembangunan yang terukur, tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan warga," ujarnya.
Ia juga meminta setiap kepala OPD menyampaikan usulan program secara terbuka, terperinci, dan disertai alasan kebutuhan yang rasional. Setiap alokasi anggaran harus memiliki tujuan jelas, indikator keberhasilan, serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dalam arah kebijakan APBK 2027, sejumlah sektor strategis menjadi perhatian, antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Lhokseumawe.
Faisal berharap pembahasan bersama pemerintah daerah mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang transparan, akuntabel, dan tidak mengabaikan kebutuhan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perhatian.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa APBK merupakan instrumen pembangunan yang bersumber dari uang publik sehingga pengelolaannya harus mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
Pesan Faisal jelas: APBK 2027 tidak boleh hanya bagus di atas kertas, besar dalam angka, tetapi minim manfaat di lapangan. Rakyat harus menjadi penerima manfaat utama dari setiap kebijakan dan belanja pembangunan.(Adv)