Oleh: Nana Juwita, S.Si.
Hujan sering dianggap sebagai pertanda berakhirnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketika titik api menurun dan asap mulai berkurang, masyarakat berharap keadaan segera pulih. Namun, harapan tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebut jumlah titik karhutla di Indonesia mulai menurun karena hujan. Meski demikian, api yang berada di bawah tanah gambut belum padam sepenuhnya.
Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono Daryono, menjelaskan bahwa hujan membantu mempercepat pemadaman, terutama pada kebakaran vegetasi di permukaan. Keadaan berbeda terjadi pada lahan gambut. Gambut yang kering dapat menyimpan bara di bawah permukaan tanah melalui proses pembakaran membara atau smouldering combustion. Api semacam ini bisa terus berlangsung meskipun tidak tampak nyala di permukaan. Efektivitas hujan dipengaruhi intensitas dan lamanya hujan, pemerataan curah hujan, kedalaman muka air tanah, serta tingkat kekeringan gambut. Karena itu, hilangnya asap atau titik panas tidak otomatis membuktikan kebakaran telah selesai. Pemadaman perlu diteruskan sampai tuntas dan tata air gambut harus dipulihkan.
Skala persoalan juga tampak dari laporan Metro TV pada 4 November 2026. Karhutla di Provinsi Papua Barat telah menghanguskan lebih dari 3.317,56 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten hingga Agustus 2026. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah, dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, terutama di kawasan Bomberay. Kebakaran juga melanda Kabupaten Kaimana, antara lain di Distrik Arguni Atas dan sekitar permukiman warga suku Mairasi. Pemerintah Kabupaten Kaimana disebut telah mendistribusikan tangki air, selang, dan mesin pompa agar warga dapat membantu pemadaman.
Di Kalimantan Tengah, informasi yang sama menyebut kabut asap tebal menyelimuti Kota Palangka Raya. Luas kebakaran di kota itu mencapai 1.467 hektare, dengan sepuluh titik panas terpantau, sedangkan di seluruh Kalimantan Tengah terdeteksi sekitar 800 titik panas. Indeks kualitas udara di Palangka Raya dilaporkan melonjak hingga angka 928 dan dikategorikan sangat berbahaya bagi kesehatan. Seorang warga berharap hujan turun terus-menerus agar api di dalam tanah benar-benar mati. Gambaran ini memperlihatkan bahwa hujan memang membantu, tetapi tidak dapat menggantikan pemantauan dan tindakan pemadaman yang serius.
Karhutla mengancam terhadap penghidupan dan pendidikan di Kalimantan serta laporan IDN Times mengenai karhutla dan krisis air yang disuarakan warga. Kedua isu tersebut menegaskan luasnya dampak yang perlu diperhatikan: bencana bukan hanya soal luasan hutan terbakar, melainkan juga keselamatan, mata pencaharian, keberlanjutan pendidikan, dan akses terhadap air. Dengan demikian, ancaman karhutla dapat berkembang menjadi persoalan pangan dan air apabila kerusakan lingkungan serta kehidupan masyarakat tidak segera ditangani.
Menurunnya titik api setelah hujan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan kewaspadaan. Kebakaran gambut memiliki karakter yang berbeda dari kebakaran permukaan. Bara yang tersembunyi dapat bertahan dan kembali memicu kebakaran ketika kondisi mengering. Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan penanganan tidak cukup hanya berdasarkan berkurangnya asap atau titik panas. Negara perlu memastikan sumber api benar-benar padam, wilayah rawan dipantau, tata air gambut dipulihkan, dan masyarakat terlindungi dari dampak lanjutan.
Karhutla juga menunjukkan hubungan erat antara pengelolaan alam dan keselamatan manusia. Hutan dan lahan bukan sekadar ruang produksi atau sumber keuntungan ekonomi. Ekosistem yang terjaga berperan penting bagi ketersediaan air, kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, dan sumber penghidupan warga. Ketika pengelolaan lahan mengabaikan daya dukung lingkungan, masyarakat dapat menanggung akibatnya melalui asap, kerusakan tempat tinggal dan mata pencaharian, serta kesulitan memperoleh kebutuhan pokok. Karena itu, kebijakan kehutanan dan pemanfaatan gambut harus menempatkan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama.
Dampak karhutla dapat berantai. Asap mengancam kesehatan, sementara rusaknya lingkungan dan terganggunya sumber air dapat memengaruhi kegiatan pertanian serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jika penghidupan warga terganggu, kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan pun dapat melemah. Anak-anak juga berisiko kehilangan kesempatan belajar ketika sekolah atau aktivitas masyarakat terganggu. Maka, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Pemulihan kesehatan, air bersih, pangan, pendidikan, dan mata pencaharian harus menjadi bagian dari tanggung jawab yang sama.
Dalam pandangan Islam, penguasa adalah ra'in, yakni pengurus urusan rakyat, dan setiap pengurusan akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusnya (HR. Bukhari dan Muslim). Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab dengan menyerahkan penanganan krisis kepada masyarakat. Gotong royong dan partisipasi warga tetap penting, tetapi tidak menggugurkan kewajiban negara untuk mengerahkan sumber daya, mengambil keputusan, serta menjamin kebutuhan dasar penduduk terdampak.
Islam memerintahkan pemimpin menjalankan amanah dengan adil dan menjaga kemaslahatan rakyat. Dalam menghadapi karhutla, negara harus hadir sejak tahap pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Pencegahan dilakukan melalui pemetaan kawasan rawan, pengawasan kondisi gambut, penjagaan kawasan hutan, penyediaan sarana pemantauan, serta penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau perusakan. Ketika kebakaran terjadi, negara wajib mengerahkan petugas, peralatan, pembiayaan, layanan kesehatan, dan dukungan logistik secara cepat serta terkoordinasi.
Kebijakan terhadap hutan dan lahan harus terikat dengan hukum syariat, bukan semata-mata didorong kepentingan keuntungan segelintir pihak. Islam melarang tindakan yang menimbulkan bahaya dan kerusakan. Kaidah la dharar wa la dhirar ‘’tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain’’. Menjadi pengingat bahwa pemanfaatan alam tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat. Negara harus memastikan pengelolaan lahan tidak merusak fungsi ekologis, menindak pelanggaran secara adil, serta memulihkan kawasan yang rusak. Pengawasan juga harus transparan agar amanah pengelolaan sumber daya tidak disalahgunakan.
Ketika bencana menimbulkan kesulitan, negara berkewajiban menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Warga terdampak harus memperoleh air bersih, pangan yang cukup, layanan kesehatan, tempat tinggal sementara bila diperlukan, dan dukungan agar anak-anak tetap dapat belajar. Bantuan tidak boleh bergantung pada kemampuan warga untuk mengorganisasi diri atau menggalang sumbangan. Negara perlu mendata kebutuhan secara akurat, mendistribusikan bantuan hingga wilayah terpencil, dan memastikan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta keluarga miskin tidak terabaikan.
Pemulihan juga harus berorientasi jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan pemadaman gambut dilakukan sampai tuntas, memulihkan tata air, merehabilitasi kawasan yang rusak, dan mengevaluasi kebijakan yang meningkatkan risiko kebakaran. Masyarakat setempat perlu dilibatkan karena mereka memahami kondisi wilayah dan merasakan langsung dampaknya. Pelibatan ini merupakan kerja bersama, bukan pemindahan beban negara kepada rakyat.
Karhutla yang belum sepenuhnya padam meski hujan telah datang menjadi peringatan bahwa bencana tidak selesai hanya karena keadaan tampak membaik. Islam memandang kekuasaan sebagai amanah untuk mengurus kehidupan manusia, bukan sekadar kewenangan administratif. Negara sebagai ra'in harus melindungi rakyat, menjaga alam, dan menjamin kebutuhan dasar mereka. Dengan kebijakan yang terikat syariat, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, serta penanganan bencana yang menyeluruh, ancaman krisis pangan dan air dapat dicegah atau setidaknya dikurangi. Keselamatan rakyat dan kelestarian alam harus menjadi prioritas, sebab keduanya merupakan bagian dari amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.