Ratna Munjiah (Pemerhati Sosial Masyarakat)
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau mengungkapkan bahwa inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Oktober 2026 mencapai 2,47 persen. Salah satu faktor pemicunya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan rilis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK), terjadi kenaikan indeks dari 109,23 pada Oktober 2025 menjadi 111,93 pada Oktober 2026.
Inflasi tersebut dipengaruhi kenaikan sejumlah kelompok pengeluaran, di antaranya makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,40 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,40 persen; kesehatan sebesar 1,98 persen; transportasi sebesar 6,76 persen; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,39 persen; serta pendidikan sebesar 0,83 persen (Berau Terkini, https://berauterkini.co.id/bps-berau-inflasi-oktober-capai-247-persen-disumbang-faktor-kenaikan-harga-bbm/).
Kenaikan inflasi ini tentu berdampak pada kehidupan masyarakat. Harga barang dan jasa yang meningkat membuat pengeluaran rumah tangga semakin besar. Tekanan terbesar dari sektor transportasi, terutama akibat kenaikan harga BBM, dapat merembet pada biaya distribusi dan harga berbagai kebutuhan pokok.
Sementara itu, kemampuan ekonomi masyarakat tidak selalu meningkat sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Akibatnya, masyarakat harus mengurangi pengeluaran lain demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Inflasi juga dipengaruhi faktor lain, seperti kemarau dan kenaikan pajak.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi tidak sekadar berkaitan dengan naik turunnya harga, tetapi juga menyangkut ketahanan produksi, distribusi, dan kebijakan ekonomi yang diterapkan negara. Ketika biaya produksi dan distribusi meningkat, masyarakat menjadi pihak yang turut menanggung dampaknya.
Sungguh ironis, Berau merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya energi, tetapi masyarakatnya tetap menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM. Kekayaan alam yang melimpah semestinya menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kekayaan tersebut tidak otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat.
Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma ekonomi kapitalisme yang memberikan ruang luas bagi penguasaan sumber daya alam oleh individu dan korporasi.
Dalam sistem ini, pengelolaan SDA kerap berorientasi pada keuntungan ekonomi, sementara negara lebih banyak menjalankan fungsi regulator dan pemungut penerimaan negara.
Akibatnya, kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan bersama tidak selalu dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Sumber daya alam dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi, bahkan sebagian besar hasilnya diarahkan pada komoditas ekspor. Di sisi lain, alih fungsi lahan untuk perkebunan dan komoditas industri dapat mengurangi ruang produksi pangan lokal. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah pun berpotensi meningkat, sehingga masyarakat rentan terhadap gangguan cuaca, kenaikan biaya logistik, dan gejolak harga.
Dengan demikian, persoalan inflasi di Berau tidak cukup diselesaikan hanya melalui operasi pasar atau kebijakan jangka pendek. Perlu ada evaluasi mendasar terhadap sistem pengelolaan kekayaan alam dan kebijakan ekonomi yang diterapkan.
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki aturan yang jelas mengenai kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. SDA yang menjadi kebutuhan bersama dan memiliki sifat kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara individual atau diprivatisasi. Negara berkewajiban mengelolanya untuk kepentingan rakyat.
Rasulullah saw. bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud).
Hadis ini menjadi salah satu landasan pengaturan kepemilikan umum dalam Islam. Pengelolaan sumber daya alam seperti tambang dan energi yang termasuk kategori kepemilikan umum menjadi tanggung jawab negara. Hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat melalui Baitul Mal, antara lain untuk memenuhi kebutuhan energi, membangun infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan, dan menyediakan pelayanan publik.
Dalam menjaga stabilitas ekonomi, Islam juga mengatur aspek moneter dan sektor riil. Islam mengharamkan riba sebagaimana firman Allah Swt.:
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).
Larangan riba menjaga aktivitas ekonomi agar tidak bertumpu pada praktik yang diharamkan Allah. Islam juga memiliki ketentuan mengenai mata uang emas dan perak dalam sistem moneter serta melarang praktik spekulasi yang bertentangan dengan syariat.
Pengaturan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kestabilan nilai uang dan aktivitas ekonomi.
Selain itu, Islam melarang penimbunan barang yang merugikan masyarakat. Rasulullah saw. bersabda:
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ
"Tidaklah seseorang melakukan penimbunan kecuali ia berdosa." (HR. Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa negara harus mencegah praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan barang dan merugikan masyarakat. Negara juga berkewajiban menjamin ketersediaan kebutuhan pokok melalui kebijakan produksi, distribusi, serta pengelolaan pasar yang sesuai syariat.
Dalam hal distribusi kekayaan, Islam tidak menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Negara memiliki tanggung jawab memastikan kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Allah Swt. berfirman:
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
"...Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7).
Prinsip ini menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau besarnya pendapatan daerah, tetapi juga dari sejauh mana kekayaan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, penyelesaian persoalan inflasi di Berau membutuhkan perubahan mendasar dalam pengelolaan ekonomi. Bukan sekadar melakukan operasi pasar, memberikan bantuan sesaat, atau mengandalkan impor, melainkan mengembalikan pengelolaan SDA sesuai ketentuan syariat, memperkuat produksi pangan lokal, membangun infrastruktur distribusi, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Dengan penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, negara menjalankan fungsi sebagai pengurus dan pelindung rakyat, bukan sekadar regulator. Kekayaan alam dikelola untuk kemaslahatan bersama, distribusi kekayaan dijaga, dan kebutuhan pokok masyarakat menjadi tanggung jawab yang harus ditunaikan negara.
Dengan demikian, persoalan inflasi tidak hanya dipandang sebagai persoalan kenaikan angka statistik, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola kepemilikan, produksi, distribusi, dan tanggung jawab negara. Islam menawarkan pengaturan ekonomi yang menyeluruh dengan menjadikan syariat Allah sebagai landasan dalam mengelola kekayaan dan mengurus kehidupan rakyat.
Wallahu a'lam bishshawab.
