Oleh: Fina Siliyya, S.TPn.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan dan perekonomian masyarakat. Dampaknya semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang diberitakan Kompas.id (29/10/2026), kematian akibat polusi udara di Indonesia diperkirakan melonjak 42% menjadi 5.310 jiwa pada September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla, atau dua kali lipat dibandingkan estimasi bulan sebelumnya. Ancaman ini tidak selalu terlihat secara langsung. Partikulat halus PM2,5 dari kebakaran dapat terbawa angin dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga masyarakat yang jauh dari titik kebakaran pun ikut terpapar. Selain mengancam kesehatan, karhutla juga mengganggu aktivitas dan mata pencaharian warga. Berkurangnya pemasukan menyebabkan kondisi keuangan rumah tangga semakin tertekan.
Dampak tersebut menunjukkan buruknya tata kelola hutan dan lahan yang pada akhirnya merugikan rakyat. Negara seharusnya hadir melindungi keselamatan masyarakat, tetapi penanganan karhutla yang lambat dan minimnya mitigasi membuat kebakaran berlangsung luas dan berkepanjangan. Bahkan, ketika hujan turun dan api mulai padam, persoalan tidak serta-merta selesai. Dampak kesehatan akibat paparan polutan dapat berlangsung dalam jangka panjang, sementara pemulihan ekonomi warga membutuhkan waktu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa rakyat harus menanggung kerugian berlapis akibat bencana yang semestinya dapat dicegah dan ditangani secara serius. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kondisi dharar (bahaya yang mengancam keselamatan).
Persoalan karhutla juga tidak bisa dilepaskan dari paradigma kapitalisme yang menjadikan hutan sebagai komoditas ekonomi. Sumber daya alam dipandang sebagai objek eksploitasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, bukan amanah yang harus dijaga demi kemaslahatan rakyat. Demi menekan biaya dan memaksimalkan keuntungan, pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi persoalan yang terus berulang. Di sisi lain, peran negara cenderung terbatas pada regulator, sementara pengelolaan sumber daya alam banyak diserahkan kepada pemilik modal. Regulasi yang seharusnya melindungi kepentingan masyarakat justru berisiko lebih berpihak pada kepentingan korporasi. Akibatnya, ketika kerusakan lingkungan terjadi, rakyat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, baik kehilangan kesehatan, mata pencaharian, maupun kualitas hidup.
Berbeda dengan kapitalisme, Islam menempatkan negara sebagai ra'in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung). Negara bertanggung jawab menjaga keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Islam, hutan termasuk harta milik umum yang pengelolaannya harus diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat, bukan dikuasai untuk kepentingan segelintir korporasi. Negara akan mengatur pemanfaatan hutan dan lahan dengan memperhatikan keseimbangan ekologi serta mencegah eksploitasi yang merusak lingkungan. Upaya mitigasi dilakukan secara serius agar karhutla dapat dicegah. Jika kebakaran terjadi, negara akan mengerahkan seluruh sumber daya, mulai dari aparat pemadam, tenaga ahli, infrastruktur, pendanaan Baitulmal, hingga kekuatan militer jika diperlukan. Negara juga menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat serta memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran hutan, termasuk pejabat yang terlibat.
Sudah semestinya negara tidak membiarkan rakyat menanggung penderitaan akibat kerusakan lingkungan. Udara bersih, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi merupakan kebutuhan mendasar yang wajib dijamin. Penyelesaian karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api atau membagikan masker ketika asap telah mengepung permukiman. Akar persoalannya harus diselesaikan melalui tata kelola sumber daya alam yang benar dan berpihak pada kepentingan rakyat. Islam memiliki seperangkat aturan untuk menjaga lingkungan, mengelola kepemilikan umum, serta mewujudkan tanggung jawab negara sebagai pelindung dan pengurus rakyat. Penerapan Islam secara kaffah menjadi solusi mendasar agar kekayaan alam tidak menjadi sumber penderitaan, melainkan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.
