Oleh: Sri Utami (Aktivis Muslimah)
Hampir setiap tahun, ketika musim kemarau tiba, masyarakat kembali dihadapkan pada pemandangan yang sama. Kabut asap, udara tercemar, dan aktivitas sehari-hari terganggu akibat buruknya kualitas udara. Kondisi tahun ini tampaknya jauh lebih memprihatinkan. Kabut asap tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat di dalam negeri, tetapi meluas hingga negara-negara tetangga.
Di tengah situasi tersebut, pernyataan pemerintah yang mengaku masih mampu menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) justru menimbulkan pertanyaan besar. Pemerintah belum menetapkan status bencana nasional, meskipun dampak yang ditimbulkan semakin meluas.
Berdasarkan data SiPongi, sejak Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar telah mencapai 202.004 hektare. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata tentang kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat.
Dampak paling mengkhawatirkan tentu dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 11 Oktober 2026, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang berkaitan dengan kabut asap telah mencapai 277.075 kasus. Sebanyak 64.913 kasus di antaranya dialami balita, sementara empat orang dilaporkan meninggal dunia.
Masalah kabut asap bukan persoalan sederhana yang dapat diselesaikan dengan pernyataan bahwa keadaan masih terkendali. Udara bersih yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru berubah menjadi ancaman kesehatan, negara semestinya hadir dengan langkah penanganan yang serius dan terukur. Sebab, keselamatan manusia tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan citra bahwa pemerintah mampu mengendalikan keadaan.
Keliru dalam Tata Kelola
Karhutla bukanlah persoalan baru. Bencana ini terus berulang dari tahun ke tahun, terutama ketika musim kemarau tiba. Berbagai upaya penanggulangan memang telah dilakukan, mulai dari pemadaman, patroli, hingga penegakan hukum. Namun, apabila persoalan yang sama terus terjadi dengan dampak yang begitu luas, sudah semestinya pemerintah melakukan evaluasi secara mendasar terhadap kebijakan dan tata kelola lingkungan.
Persoalannya karhutla tidak cukup dilihat sebagai kegagalan teknis. Tetapi juga pengelolaan hutan dan lahan, siapa yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan hutan, serta sejauh mana negara menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Dalam perspektif Islam, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari cara pandang dan sistem yang melandasi pengelolaan kehidupan. Sekularisme yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan publik berpotensi melahirkan paradigma kepemimpinan yang tidak menjadikan ketentuan Allah sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan. Sementara itu, sistem ekonomi kapitalisme cenderung menempatkan keuntungan sebagai orientasi dominan dalam aktivitas ekonomi.
Ketika kepentingan ekonomi dan akumulasi modal memperoleh ruang yang terlalu besar, sumber daya alam berisiko diperlakukan semata-mata sebagai komoditas untuk menghasilkan keuntungan. Hutan dan lahan yang seharusnya dijaga keberlanjutannya dapat berubah menjadi objek eksploitasi. Dalam situasi demikian, kepentingan korporasi dan pemilik modal berpotensi berbenturan dengan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Akibatnya, keuntungan ekonomi dapat terkonsentrasi pada segelintir pihak, sedangkan kerusakan ekologis dan dampak kesehatannya harus ditanggung oleh masyarakat luas.
Karena itu, penyelesaian karhutla tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman api. Diperlukan pembenahan paradigma kepemimpinan, kebijakan ekonomi, dan tata kelola sumber daya alam secara menyeluruh.
Kepemimpinan di dalam Islam
Islam memiliki pandangan yang mendasar mengenai hakikat kepemimpinan. Seorang pemimpin bukan sekadar pemegang kekuasaan atau pengambil kebijakan, melainkan pihak yang memikul amanah untuk mengurus dan melindungi rakyatnya.
Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan sekadar kedudukan yang memberikan kewenangan. Dalam hadis lainnya, Rasulullah saw. juga menggambarkan pemimpin sebagai junnah (perisai), yakni pihak yang memberikan perlindungan kepada rakyatnya.
Dengan demikian, negara tidak boleh bersikap pasif ketika masyarakat menghadapi ancaman bencana. Negara harus hadir melalui kebijakan pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan yang berpihak pada keselamatan rakyat.
Kepemimpinan Islam juga menuntut adanya kekuatan dan ketegasan (al-quwwah), ketakwaan (at-taqwa), serta kelembutan dan kepedulian terhadap rakyat (ar-rifq bi ar-ra'iyyah). Ketiganya harus berjalan beriringan. Ketegasan diperlukan untuk menindak pelanggaran dan menghentikan praktik perusakan lingkungan. Ketakwaan menjadi landasan moral agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Sementara itu, kepedulian terhadap rakyat memastikan bahwa setiap kebijakan senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.
Pemimpin yang bertakwa tidak akan menjadikan kepentingan ekonomi segelintir pihak sebagai alasan untuk mengabaikan keselamatan rakyat. Ia memahami bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah Swt.
Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 165:
“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu.”
Ayat ini mengingatkan bahwa kedudukan dan kekuasaan merupakan ujian sekaligus amanah. Semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh sebab itu, kepemimpinan tidak boleh dipahami sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan, melainkan sebagai sarana menjalankan amanah dan mewujudkan kemaslahatan.
Di sinilah pentingnya pendidikan yang berlandaskan akidah Islam. Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan kepribadian Islam yang menjadikan halal dan haram sebagai standar perbuatan. Melalui pendidikan semacam ini, diharapkan lahir individu yang memiliki kesadaran bahwa setiap amanah, termasuk jabatan publik, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam
Selain mengatur kepemimpinan, Islam juga memiliki konsep tersendiri mengenai kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam fikih Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.
Pembagian ini memiliki konsekuensi terhadap siapa yang berhak menguasai, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya alam. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dimonopoli oleh individu ataupun korporasi sehingga manfaatnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Negara berkewajiban mengelolanya untuk kepentingan masyarakat luas.
Prinsip tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah saw.:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Hadis ini menjadi salah satu landasan pembahasan para ulama mengenai kepemilikan umum. Dalam pengembangan kajian fikih, cakupannya tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dikaitkan dengan sumber daya yang memiliki karakteristik kebutuhan publik dan kemaslahatan bersama.
Dalam konteks kehutanan dan pengelolaan lahan, prinsip kepemilikan umum memberikan landasan bahwa sumber daya alam tidak boleh dikelola semata-mata berdasarkan kepentingan keuntungan pribadi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemanfaatannya tidak menimbulkan kerusakan dan tidak menghilangkan hak masyarakat atas kemaslahatan bersama.
Dengan prinsip tersebut, negara tidak semestinya memberikan ruang bagi praktik eksploitasi yang mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Pengawasan harus dilakukan secara serius, pelanggaran ditindak secara tegas, dan pemulihan lingkungan menjadi tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan.
Pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kemaslahatan, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi. Sebab, pembangunan yang menghasilkan keuntungan besar tetapi sekaligus merusak lingkungan dan mengancam keselamatan manusia pada hakikatnya bukanlah pembangunan yang membawa kemaslahatan.
Karhutla yang terus berulang semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara mendasar. Kita tidak boleh terus-menerus terjebak dalam pola penanganan yang baru bergerak ketika api telah meluas, asap telah menyelimuti permukiman, dan masyarakat mulai berjatuhan sakit.
Islam mengajarkan bahwa menjaga kehidupan merupakan bagian penting dari tujuan syariat (maqashid syariah), khususnya perlindungan terhadap jiwa (hifzh an-nafs). Karena itu, segala kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan keselamatan manusia dan keberlangsungan kehidupan.
Persoalan karhutla bukan hanya tentang kebakaran di setiap kemarau, melainkan buah kegagalan sistem kapitalisme. Asap yang terus berulang, mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara kembali pada aturan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan.
