Karhutla Meluas, Kapitalisme Biang Kerusakan


author photo

19 Nov 2026 - 07.34 WIB




Oleh: meila puspita

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terdapat 521 titik karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 1.332 hektare. Peningkatan titik api terbesar tercatat di Sulawesi Tenggara, yakni mencapai 146 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa karhutla masih menjadi ancaman yang berulang dan membutuhkan penanganan serius. "Detik" (https://news.detik.com/berita/d-8750356/karhutla-di-sultra-meningkat-146-papua-selatan-turun?utm_source=chatgpt.com)

Karhutla pun terjadi di kawasan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Di wilayah IGP Pomalaa, misalnya, PT Vale Indonesia bersama BPBD melakukan penanganan karhutla. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kebakaran lahan dapat terjadi di berbagai kawasan yang memiliki aktivitas ekonomi dan perizinan, sehingga persoalannya tidak cukup diselesaikan hanya dengan memadamkan api ketika kebakaran telah terjadi. "Antara Sultra" (https://sultra.antaranews.com/berita/544211/pt-vale-indonesia-dan-bpbd-kolaborasi-tangani-karhutla-di-wilayah-igp-pomalaa?utm_source=chatgpt.com)

Jika ditelusuri lebih jauh, berulangnya karhutla tidak bisa dilepaskan dari paradigma pengelolaan sumber daya alam dalam sistem kapitalisme. Hutan dan lahan dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi. Penguasaan dan pemanfaatannya dapat diberikan kepada pihak yang memiliki modal melalui berbagai bentuk perizinan dan konsesi.

Paradigma tersebut berpotensi menempatkan kepentingan ekonomi di atas kelestarian lingkungan. Ketika pengelolaan lahan sangat berorientasi pada keuntungan, sementara pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan optimal, kerusakan lingkungan dapat terus berulang. Negara pun kerap berada pada posisi sebagai regulator yang memberikan izin sekaligus melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi tersebut.

Padahal, negara seharusnya tidak sekadar hadir setelah bencana terjadi. Negara memiliki tanggung jawab memastikan hutan dan lahan dikelola dengan benar, mencegah kerusakan sejak awal, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sistem yang menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama akan sulit melahirkan pengelolaan sumber daya alam yang benar-benar berpihak pada kemaslahatan rakyat.

Islam memiliki pandangan yang berbeda. Dalam Islam, sumber daya alam yang menjadi milik umum tidak boleh dikuasai dan dimonopoli individu atau korporasi demi keuntungan pribadi. Rasulullah saw. bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ»

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.”

Prinsip ini menunjukkan bahwa sumber daya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Dalam sistem Khilafah, negara bertindak sebagai pengelola dan pelindung kepentingan masyarakat, bukan menyerahkan sumber daya strategis kepada korporasi untuk dikuasai berdasarkan kepentingan bisnis.

Negara juga berkewajiban menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.” (QS. Al-A'raf: 56)

Karena itu, negara dalam Islam akan melakukan pencegahan sekaligus penanganan cepat ketika terjadi kebakaran. Sarana pemadaman, personel, pengawasan wilayah, hingga penindakan terhadap pihak yang menyebabkan kerusakan harus dipersiapkan dengan baik. Tidak boleh ada pembiaran hanya karena pelakunya memiliki kekuatan ekonomi atau kedekatan dengan penguasa.

Pihak yang terbukti melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan dapat dikenai sanksi ta'zir. Besarnya sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berhenti pada teguran, tetapi memberikan efek pencegahan agar kerusakan serupa tidak terus terjadi.

Selain penerapan hukum, Islam membangun ketakwaan individu melalui pendidikan. Masyarakat dibentuk agar memahami bahwa menjaga alam merupakan bagian dari amanah Allah SWT. Dengan akidah yang kuat, seseorang tidak hanya takut terhadap sanksi negara, tetapi juga takut kepada Allah ketika hendak melakukan tindakan yang merusak.

Karhutla yang terus berulang semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi paradigma pengelolaan lingkungan. Masalahnya bukan sekadar bagaimana memadamkan api, tetapi bagaimana mencegah agar api tidak terus muncul akibat tata kelola yang salah.

Selama sumber daya alam dipandang terutama sebagai komoditas ekonomi, kepentingan keuntungan akan selalu berhadapan dengan kepentingan kelestarian lingkungan. Islam menawarkan paradigma berbeda: sumber daya alam dikelola berdasarkan hukum Allah dan untuk kemaslahatan rakyat.

Karena itu, penyelesaian karhutla membutuhkan perubahan mendasar, bukan sekadar penanganan teknis dan pemadaman ketika bencana sudah terjadi. Pengelolaan alam yang berlandaskan syariat, disertai ketakwaan individu dan penegakan hukum yang tegas, menjadi jalan untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan terjaga bagi masyarakat.

Wallahu'alam bisshowab
Bagikan:
KOMENTAR