Ketua DPRK Faisal Haji Isa Kawal Pembahasan APBK 2027: Anggaran Harus Berpihak pada Kepentingan Rakyat


author photo

17 Nov 2026 - 13.14 WIB



LHOKSEUMAWE – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe, Faisal Haji Isa, menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027 harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar memenuhi rutinitas administrasi pemerintahan.

Penegasan tersebut disampaikan Faisal saat membuka secara resmi pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBK Lhokseumawe 2027, Senin (16/11/2026), di Ruang Sidang Paripurna DPRK Lhokseumawe.

Pembukaan rapat turut didampingi Wakil Ketua I DPRK Lhokseumawe, Sudirman Amin, S.E., serta dihadiri Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., M.Si., para asisten Sekda dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam forum strategis tersebut, DPRK bersama Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai menyelaraskan arah kebijakan anggaran dengan kebutuhan riil masyarakat, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

Faisal menekankan, setiap program yang diusulkan OPD harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, perencanaan terukur, serta manfaat konkret bagi masyarakat. Karena itu, proses pembahasan tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya alokasi anggaran, tetapi harus mengutamakan ketepatan sasaran dan dampak pembangunan.

“Anggaran harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Kita ingin setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBK memberikan manfaat nyata, baik untuk peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat maupun kesejahteraan warga,” tegas Faisal.

Ia juga meminta seluruh kepala OPD agar menyampaikan penjelasan secara terbuka, transparan, dan terperinci terhadap setiap program serta kegiatan yang diusulkan.

Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar DPRK dapat melakukan pembahasan secara cermat, sekaligus memastikan tidak ada program yang kehilangan relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Pembahasan KUA-PPAS menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah pembangunan Kota Lhokseumawe pada 2027.

Faisal berharap proses pembahasan berlangsung konstruktif dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.

“Harapan kita, pembahasan ini melahirkan kesepakatan anggaran yang berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat. APBK 2027 harus menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Lhokseumawe,” pungkasnya.(Adv)
Bagikan:
KOMENTAR