Oleh Nurtatiyah (Aktivis Muslimah)
Dilansir dari Samarinda Pos (Sapos), Warga Muang Dalam, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, mengalami krisis air bersih selama lebih dari tiga bulan akibat kemarau panjang yang menyebabkan sumber air mengering dan debit Bendungan Benanga menurun. Kondisi ini membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mandi dan mencuci, sebagian warga terpaksa menggali bekas aliran sungai menjadi sumur kecil, sedangkan kebutuhan air minum dan memasak harus dipenuhi dengan membeli air dari tandon. Bantuan air bersih dari pemerintah memang telah disalurkan, tetapi distribusinya belum terjadwal secara rutin. Warga terkadang harus menunggu tiga hari hingga satu minggu untuk mendapatkan bantuan kembali. Selain itu, kondisi semakin sulit karena jaringan Perumdam belum menjangkau permukiman tersebut.
Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis air bersih masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah, terutama di daerah pedalaman dan pinggiran kota. Pelayanan dan distribusi air bersih yang belum merata membuat masyarakat di wilayah tertentu seolah dianaktirikan. Bahkan, di sejumlah wilayah yang telah terjangkau jaringan PDAM, pasokan air masih kerap macet dan tidak mengalir. Akibatnya, rakyat harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan dasar di tengah berbagai persoalan hidup lainnya.
Di sisi lain, kondisi ini memperlihatkan lemahnya tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ketika rakyat harus bertahan berbulan-bulan tanpa akses air bersih yang layak, bantuan yang minim dan tidak rutin tentu bukanlah solusi yang memadai. Air merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut keberlangsungan hidup, sehingga negara semestinya hadir memberikan pelayanan yang cepat, merata, dan berkelanjutan, bukan sekadar memberikan bantuan sementara ketika krisis telah terjadi.
Jika ditelusuri lebih jauh, persoalan krisis air bersih tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti kemarau panjang, tetapi juga berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan buruknya tata kelola sumber daya alam. Berkurangnya tutupan hutan akibat aktivitas pertambangan, alih fungsi lahan untuk kawasan perumahan dan industri, hingga kebakaran hutan dan lahan turut memengaruhi kemampuan lingkungan dalam menjaga ketersediaan air. Sayangnya, kondisi tersebut tidak diantisipasi dengan kebijakan yang memadai. Dalam sistem kapitalistik, pengelolaan sumber daya alam cenderung berorientasi pada keuntungan ekonomi, sementara kepentingan dan kebutuhan rakyat kerap terabaikan. Akibatnya, ketika krisis terjadi, masyarakat kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Lantas, bagaimana Islam memandang persoalan pemenuhan air bersih dan siapa yang bertanggung jawab menjaminnya?
Dalam Islam, air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar (hajat asasiah) yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara. Negara bertanggung jawab menyediakan akses air bersih yang mudah, adil, dan merata bagi seluruh rakyat tanpa membedakan wilayah maupun kondisi ekonominya. Hal ini karena air termasuk sumber daya yang berkaitan dengan kepentingan hidup masyarakat luas. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud). Hadis ini menjadi landasan bahwa air merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai secara sewenang-wenang oleh individu atau kelompok untuk kepentingan pribadi.
Pengelolaan sumber daya alam dalam Islam juga diatur berdasarkan ketentuan syariat. Hutan dan sumber-sumber air harus dijaga kelestariannya agar keseimbangan lingkungan tetap terpelihara dan risiko kekeringan dapat diminimalkan. Negara tidak hanya bertugas menyediakan pasokan air ketika krisis terjadi, tetapi juga melakukan langkah antisipasi melalui perlindungan kawasan hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembangunan infrastruktur air, serta pemerataan jaringan distribusi. Dengan pengelolaan kepemilikan umum dan sumber pendapatan negara sesuai ketentuan Islam, negara memiliki tanggung jawab sekaligus sumber daya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Apabila terdapat keluhan warga terkait pelayanan publik, termasuk kesulitan memperoleh air bersih, negara wajib segera mengambil tindakan hingga persoalan tersebut terselesaikan.
Tanggung jawab besar seorang pemimpin dalam Islam ditegaskan Rasulullah saw. dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan rakyat. Keteladanan tersebut dapat dilihat dari Khalifah Umar bin Khattab ra. ketika menghadapi Tahun Kelabu (Tahun Ramadah), yaitu masa paceklik hebat yang melanda Madinah. Umar tidak tinggal diam, melainkan mengerahkan bantuan pangan dari berbagai wilayah, mengawasi penyalurannya, dan turut merasakan kesulitan yang dialami rakyatnya. Kepemimpinan seperti inilah yang menunjukkan bahwa negara harus hadir secara nyata ketika rakyat menghadapi kesulitan, bukan membiarkan mereka berjuang sendiri. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan air bersih bukan sekadar persoalan bantuan sosial, melainkan tanggung jawab negara dalam menjamin kemaslahatan dan keberlangsungan hidup rakyat.