Oleh : Sarla Tul Martisa, S.Pd.
Pendidik dan Aktivis
Persoalan pemadaman listrik kembali menjadi keluhan masyarakat di Kalimantan Timur. Di Kabupaten Berau, gangguan pasokan listrik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mendorong masyarakat mendatangi kantor PLN UP3 Berau pada Senin (26/10/2026). Keesokan harinya, pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak untuk membahas penanganan persoalan tersebut. Gerakan Masyarakat Sipil Berau pun meminta agar pemerintah tidak hanya berfokus pada perbaikan jangka pendek, tetapi juga melakukan evaluasi dan menyiapkan langkah penanganan jangka panjang.
Persoalan serupa juga terjadi di Samarinda. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menggelar demonstrasi di kantor PLN UP3 Samarinda pada Senin (26/10/2026). Mereka menuntut penjelasan terbuka mengenai penyebab pemadaman bergilir yang telah berlangsung sekitar empat bulan, kepastian pemulihan pasokan, serta kompensasi bagi pelanggan terdampak. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik.
Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa persoalan listrik bukan sekadar gangguan teknis yang dapat diselesaikan melalui perbaikan jaringan atau penambahan pasokan sementara. Ketika kebutuhan dasar masyarakat terus terganggu, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin pelayanan publik.
Memang, persoalan kelistrikan dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari gangguan pembangkit, kerusakan jaringan, hingga kondisi alam. Di Berau, misalnya, pemerintah daerah menyampaikan bahwa pohon tumbang yang menimpa jaringan transmisi di Desa Dumaring menyebabkan tiga menara transmisi roboh. Namun, kondisi tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya sistem mitigasi risiko, pemeliharaan infrastruktur, dan kesiapan pasokan cadangan agar gangguan tidak berujung pada pemadaman berkepanjangan.
Di sinilah persoalan perlu dilihat lebih jauh. Evaluasi terhadap kinerja pejabat dan perbaikan administratif memang diperlukan, tetapi belum tentu cukup untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Tuntutan masyarakat dan mahasiswa semestinya tidak berhenti pada desakan penghentian pemadaman, pemberian kompensasi, atau pergantian pihak yang dinilai lalai. Lebih dari itu, perlu ada evaluasi terhadap tata kelola sumber daya alam dan energi yang menjadi dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Kalimantan Timur dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya batu bara. Namun, kekayaan tersebut belum otomatis menjamin masyarakat memperoleh pelayanan energi yang andal dan merata. Kondisi ini menghadirkan ironi: daerah yang memiliki sumber daya energi justru masih menghadapi persoalan pasokan listrik. Artinya, persoalan tidak cukup dilihat dari ketersediaan sumber daya, tetapi juga bagaimana pengelolaan, distribusi, dan kebijakan pemanfaatannya dijalankan.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, orientasi keuntungan dan mekanisme pasar memiliki pengaruh besar terhadap pengelolaan sumber daya ekonomi. Ketika kebutuhan dasar masyarakat ditempatkan dalam kerangka komoditas dan pelayanan publik semakin dekat dengan logika bisnis, muncul pertanyaan tentang sejauh mana kepentingan rakyat benar-benar menjadi prioritas. Kritik ini bukan berarti mengabaikan kebutuhan investasi maupun profesionalitas pengelolaan, melainkan mempertanyakan arah kebijakan: apakah sumber daya energi telah dikelola untuk sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat?
Dalam perspektif Islam, kekayaan alam bukan semata-mata komoditas untuk mengakumulasi keuntungan. Sumber daya yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak harus dikelola dengan memperhatikan kemaslahatan umat. Negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.
Islam juga menempatkan penguasa sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung). Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusnya. H.R. Imam Bukhari dalam kitab Shahih al-Bukhari (Nomor 893, 2409, 5188) dan Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim (Nomor 1829). Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan amanah untuk menjamin kebutuhan dan melindungi kehidupan rakyat.
Karena itu, pengelolaan energi dalam perspektif Islam tidak cukup hanya berorientasi pada keuntungan atau keberhasilan operasional. Negara harus hadir dalam pengelolaan sumber daya strategis, memastikan ketersediaan infrastruktur, membangun kemandirian energi, serta mendistribusikan manfaat kekayaan alam secara adil. Kebutuhan listrik masyarakat harus menjadi bagian penting dari kebijakan pengelolaan energi, bukan sekadar pertimbangan setelah kepentingan ekonomi lainnya terpenuhi.
Di sisi lain, persoalan ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya dakwah. Dakwah tidak hanya berbicara mengenai persoalan ibadah individual, tetapi juga membangun kesadaran bahwa pengelolaan kehidupan masyarakat harus berlandaskan nilai-nilai Islam. Termasuk di dalamnya menyampaikan nasihat kepada penguasa agar menjalankan amanah dengan adil, bertanggung jawab, dan mengutamakan kemaslahatan rakyat.
Pada akhirnya, tuntutan masyarakat Berau dan aksi mahasiswa di Samarinda perlu dimaknai lebih luas daripada sekadar protes atas pemadaman listrik. Keduanya merupakan pengingat bahwa kebutuhan dasar rakyat harus mendapatkan jaminan yang nyata. Perbaikan teknis tetap penting, tetapi evaluasi terhadap tata kelola energi juga tidak boleh diabaikan.
Sebab, persoalan yang berulang membutuhkan penyelesaian yang lebih mendasar. Kekayaan alam semestinya menjadi jalan menuju kesejahteraan, bukan sekadar potensi ekonomi yang tidak sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terang benderangnya kehidupan rakyat tidak cukup diukur dari tersedianya listrik, tetapi juga dari hadirnya sistem pengelolaan yang menjamin hak dan kemaslahatan seluruh masyarakat.
Wallahualam.
