LHOKSEUMAWE – DPRK bersama Pemerintah Kota Lhokseumawe resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBK Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini menjadi langkah awal menentukan arah pembangunan dan alokasi anggaran Kota Lhokseumawe pada tahun mendatang.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dalam Rapat Paripurna DPRK Lhokseumawe, Kamis (19/11/2026), di ruang sidang paripurna DPRK setempat.
Penandatanganan dilakukan Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal Haji Isa, didampingi Wakil Ketua I Sudirman Amin dan Wakil Ketua II Zulya Zaini, bersama Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Husaini.
Rapat paripurna itu turut disaksikan Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe A. Haris, Sekretaris Dewan Bukhari, seluruh anggota DPRK serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal Haji Isa, menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS bukan sekadar tahapan administratif dalam siklus penganggaran daerah. Lebih dari itu, dokumen tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Faisal, arah kebijakan anggaran 2027 harus disusun berdasarkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Kota Lhokseumawe.
Ia mengingatkan seluruh OPD agar tidak sekadar menyusun program untuk memenuhi target penyerapan anggaran. Setiap kegiatan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
"Anggaran daerah harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Setiap program pembangunan harus memiliki manfaat yang jelas, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat," tegas Faisal.
Faisal juga berharap kesepakatan tersebut menjadi komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memperkuat pembangunan daerah secara terarah dan berkelanjutan.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS 2027, tahapan penyusunan APBK Kota Lhokseumawe selanjutnya akan berlanjut pada pembahasan dan penyusunan anggaran yang lebih terperinci.
Publik kini menaruh harapan agar komitmen anggaran pro-rakyat tersebut benar-benar tercermin dalam APBK 2027. Sebab, ukuran keberhasilan anggaran bukan semata-mata besarnya dana yang dibelanjakan, melainkan sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(Adv)