Melawan Korupsi, Melindungi Koruptor?


author photo

19 Nov 2026 - 21.14 WIB




Yuyun Novia, S.Th.I

Setelah 18 tahun bergulir, DPR akhirnya mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026. Namun, pengesahan yang semestinya menjadi kemenangan pemberantasan korupsi justru menyisakan ironi. ICW menyoroti dihapusnya ketentuan illicit enrichment (peningkatan kekayaan tidak wajar), naiknya ambang perampasan aset tanpa putusan pidana dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar, serta pembatasan penerapan terhadap tindak pidana setelah UU berlaku. Instrumen yang dinanti untuk memburu harta hasil kejahatan justru kehilangan sejumlah daya gigitnya.

DPR berdalih, illicit enrichment berpotensi melanggar HAM dan UU ini bersifat hukum formil. Namun, perlindungan HAM semestinya tidak menjadi alasan untuk membiarkan kekayaan pejabat yang tak sebanding dengan penghasilan sahnya luput dari pengawasan. Tentu, perampasan tetap harus melalui pembuktian dan proses hukum yang adil. Sebab, hukum yang tegas bukanlah hukum yang sewenang-wenang.

Persoalan ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar masalah moral individu, melainkan juga persoalan sistem yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Islam menawarkan solusi mendasar: kekuasaan adalah amanah, bukan privilese untuk menumpuk kekayaan. Harta pejabat wajib diawasi, sumber kekayaan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan penguasa wajib tunduk pada hukum. Mekanisme hisbah, penegakan hukum yang adil, serta pengelolaan Baitulmal yang amanah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan Islam.

Negara tidak cukup hanya pandai membuat undang-undang. Negara harus berani memastikan tidak ada satu pun orang yang kebal hukum, sekalipun ia duduk di kursi kekuasaan.
Bagikan:
KOMENTAR