ACEH UTARA — Jatuhnya seorang siswi SMA ke Sungai Krueng Sawang, Rabu (18/11/2026), menjadi alarm keras atas lambannya penanganan infrastruktur pascabencana di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Insiden tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan peringatan serius bahwa keselamatan warga, terutama anak-anak sekolah, masih dipertaruhkan akibat belum tersedianya jembatan yang layak dan aman.
Anggota DPRK Aceh Utara Komisi III, Abuzar, ST, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah yang dinilai terlalu lama membiarkan masyarakat hidup dalam kondisi akses transportasi yang membahayakan.
"Jangan sampai harus ada korban berikutnya baru pemerintah bergerak. Jembatan ini sudah terlalu lama menjadi persoalan. Apakah harus menunggu korban lagi?" tegas Abuzar.
Lebih dari setahun sejak jembatan utama Krueng Sawang putus diterjang banjir pada November 2025, warga empat desa, yakni Gunci, Kubu, Blang Cut, dan Lhok Cut, masih menghadapi keterbatasan akses. Jembatan darurat berbahan kontainer bekas dan kayu yang dibangun dengan bantuan Polres Aceh Utara kini dilaporkan miring dan rawan dilintasi.
Abuzar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Aceh Utara atas kepedulian membangun jembatan darurat tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa fasilitas sementara tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pembangunan infrastruktur permanen.
Persoalan jembatan tersebut sebenarnya bukan isu baru. Dalam kegiatan reses di Aula Kantor Camat Sawang, Senin (26/10/2026), masyarakat dari empat desa secara langsung menyampaikan tuntutan agar pemerintah segera membangun jembatan permanen.
Saat itu, warga masih mengandalkan jembatan darurat dari kayu sepanjang sekitar 80 meter dengan lebar hanya satu meter. Ketika debit air sungai meningkat, jembatan tersebut bahkan harus dibongkar untuk menghindari risiko hanyut.
Sebagai Ketua Forbes DPRK Aceh Utara Dapil IV, Abuzar telah berkomitmen membawa aspirasi tersebut kepada pemerintah dan instansi terkait.
Baginya, jembatan Krueng Sawang bukan sekadar bangunan fisik. Infrastruktur itu merupakan urat nadi kehidupan masyarakat: jalur anak-anak menuju sekolah, akses pengangkutan hasil pertanian, sekaligus penghubung empat desa dengan pusat Kecamatan Sawang.
Namun, hampir sebulan setelah aspirasi tersebut disampaikan, pembangunan belum juga terealisasi. Ironisnya, justru seorang siswi harus terjatuh ke sungai ketika menggunakan akses yang tersedia.
"Sudah viral, tetapi mengapa belum juga diperbaiki? Apakah pemerintah harus menunggu jatuhnya korban berikutnya?" sindir Abuzar.
Di tengah ketidakpastian tersebut, TNI AD melalui Korem 011/Lilawangsa telah menyatakan kesiapan membangun Jembatan Bailey sepanjang 60 meter di Krueng Sawang.
Kesiapan itu disampaikan Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal, saat meninjau langsung lokasi pada Senin (16/11/2026).
Menurut keterangan Danrem, material dan alat berat telah disiapkan sesuai perintah Pangdam Iskandar Muda untuk mempercepat pemulihan akses empat desa yang terdampak.
Abuzar mengapresiasi langkah TNI AD tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak lagi membutuhkan sekadar pernyataan kesiapan, melainkan tindakan nyata di lapangan.
"Kami sangat mengapresiasi TNI AD. Tetapi jangan sampai pembangunan Jembatan Bailey ini kembali sebatas wacana. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu. Segera eksekusi agar akses warga kembali aman," desaknya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Bailey harus menjadi solusi percepatan, bukan pengganti kewajiban pemerintah untuk membangun jembatan permanen.
Dana Rehab Rekon Disebut Ratusan Miliar, Mengapa Sawang Masih Terabaikan?
Kritik Abuzar tidak berhenti pada persoalan jembatan. Ia turut mempertanyakan ketimpangan antara besarnya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana yang disebut-sebut tersedia di tingkat pusat dengan kondisi nyata masyarakat Aceh.
Menurutnya, pemerintah pusat berulang kali menyampaikan adanya dukungan anggaran pemulihan pascabencana hingga ratusan miliar rupiah. Namun, masyarakat di Kecamatan Sawang belum merasakan pemulihan yang sebanding dengan kebutuhan mereka.
"Hal yang sangat kami sesalkan, sudah lebih dari setahun pemerintah masih terkesan menutup mata. Di pusat kita mendengar ada anggaran rehab rekon, bahkan nilainya ratusan miliar. Tetapi masyarakat di Aceh, khususnya Sawang, masih harus menghadapi penderitaan yang sama," ungkapnya.
Ia membeberkan bahwa kerusakan pascabanjir tidak hanya menyangkut jembatan. Jalan-jalan kecamatan masih rusak, akses menuju kawasan pertanian terganggu, dan lahan pertanian masyarakat yang terdampak banjir belum mendapatkan penanganan rehabilitasi secara memadai.
"Kami berharap jembatan itu benar-benar dibangun permanen. Anggaran di pusat disebut mencapai miliaran, bahkan ratusan miliar. Tetapi masyarakat Sawang masih menderita akibat jalan rusak, jembatan putus, dan lahan pertanian yang belum direhabilitasi. Kami ingin tahu, kapan anggaran itu benar-benar dirasakan masyarakat?" tegasnya.
Meski menyampaikan kekecewaan terhadap lambannya pemulihan pascabencana, Abuzar menegaskan dirinya tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia meyakini persoalan tersebut bukan semata-mata karena Presiden tidak mengetahui kondisi masyarakat di daerah. Menurutnya, persoalan yang harus dievaluasi adalah kinerja jajaran pelaksana di bawah pemerintah pusat yang dinilai belum mampu menerjemahkan kebijakan dan dukungan anggaran menjadi tindakan konkret.
"Kami tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Bukan berarti Presiden tidak peduli atau tidak mengetahui kondisi ini. Tetapi mungkin persoalannya ada pada jajaran di bawahnya. Kami hanya bisa bersuara agar penderitaan masyarakat benar-benar diperhatikan," ujarnya.
Abuzar kembali menyampaikan apresiasi kepada Polres Aceh Utara yang telah membantu menghadirkan jembatan darurat bagi masyarakat. Bantuan tersebut, meskipun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan, telah memberikan manfaat nyata bagi warga empat desa.
Namun, insiden jatuhnya siswi SMA ke Sungai Krueng Sawang seharusnya menjadi titik balik bagi seluruh pemangku kebijakan.
Pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, serta instansi teknis terkait harus segera memperjelas jadwal, sumber pembiayaan, dan tahapan pembangunan jembatan permanen.
Publik juga berhak mengetahui sejauh mana anggaran rehab rekon pascabanjir dialokasikan, program apa yang telah direalisasikan, dan mengapa sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat Sawang belum tertangani.
Bagi Abuzar, keselamatan masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh lambannya birokrasi dan panjangnya proses administrasi.
Jangan tunggu korban berikutnya. Jangan biarkan anak-anak sekolah mempertaruhkan nyawa hanya untuk menyeberangi sungai. Jembatan Krueng Sawang harus segera dibangun, bukan terus menjadi monumen janji pemerintah.(**)