*Oleh : Dhea Rahmah Artika, A.Md.Keb*
*Praktisi Kesehatan, Aktivis Dakwah Remaja*
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berupaya untuk terus memperkuat pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan dengan melibatkan berbagai pihak (KutaiRaya.com, 4/11/2026). Upaya ini dijalankan melalui Gerakan Nasional Pencegahan Perkawinan Anak Regional (GENCAR). Kepala DP3A Kukar menyampaikan bahwa pihaknya kini rutin mendatangi sekolah-sekolah dan organisasi.
Selain itu, DP3A telah membina anak yang sudah menikah muda, termasuk dengan asesmen psikolog. Secara hukum, UU No. 16/2019 telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, sehingga usia kawin laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Meski begitu, UU tetap membuka jalan bagi dispensasi nikah lewat pengadilan.
*Adanya Arus Besar Kesetaraan Gender*
Kampanye pencegahan pernikahan anak nyatanya tidak berdiri sendiri. Dibulan November banyak memuat hari penting yang berhubungan dengan Perempuan dan Anak. Seperti Hari Anak Internasional, Hari Perempuan Internasional, dan Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Alhasil program GENCAR yang masuk ke sekolah dan organisasi tampak sejalan dengan agenda kesetaraan gender yang selama ini didorong. Pernikahan dini dijadikan simbol "keterbelakangan", sedangkan menunda nikah dipromosikan sebagai sebuah alur berpikir "kemajuan".
*Standar Penilaiannya Sekuler-Liberal*
Penilaian buruk terhadap pernikahan dini lahir dari cara pandang yang mengukur baik dan buruk hanya dengan akal dan data sosial manusia semata, bukan dengan syariat agama. Perceraian, KDRT, dan kemiskinan sering dijadikan alasan menyalahkan pernikahan dini. Padahal bisa jadi masalah-masalah itu juga bisa dirasakan oleh pasangan yang menikah di usia dewasa. Persoalannya harus lebih tepat dibaca sebagai masalah sistemik, bukan kesalahan pada akad nikah. Sehingga persoalan ini dapat menjadi jawaban bahwa ternyata akar masalahnya tidak disentuh.
Penyebab sebenarnya adalah gagalnya sistem buatan manusia yang membuat lemahnya pemahaman agama individu hari ini. Karena arus sekulerisasi yg kian dipelihara. Agama kini hanya terkungkung pada aktivitas ibadah ritual semata, semakin dikaburkan untuk hadir dalam urusan dunia. Liberalisasi membuat pergaulan bebas makin bablas. Semakin diperparah dengan kegagalan negara menyediakan pendidikan, lapangan kerja, dan keadilan ekonomi. Selama asas liberalisasi yang merupakan buah kapitalisme sekuler ini tidak dikoreksi, Akankah persoalan ini teratasi?
*Islam, Agama Sekaligus Sistem Penuh Solusi*
Sejatinya pernikahan dini halal dan sah selama memenuhi syarat. Allah memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang sendirian (QS. An-Nur: 32), dan Rasulullah ﷺ menganjurkan para pemuda yang mampu untuk menikah (HR. Bukhari dan Muslim). Akhirnya terbukti yang salah bukan syariat dan bukan akad nikahnya, melainkan sistem hidup yang rusak.
Pendidikan dalam Islam akan menyiapkan anak menanggung beban hukum (taklif). Kurikulum sekolah dan pendidikan keluarga harus menyiapkan anak yang telah balig agar siap memikul kewajiban syariat, termasuk fikih pernikahan, peran sebagai seorang suami-istri, dan aturan pergaulan menurut kaidah Islam. Dengan begitu, kesiapan menikah wajib dibangun lewat ilmu dan akhlak, bukan sekadar menunggu angka usia.
Pengaruh media penting menjadi sarana edukasi. Media semestinya mendidik masyarakat menjadi semakin bertakwa. Negara wajib melarang pornografi, pornoaksi, dan segala hal yang mendekati zina, dengan sanksi yang menjerakan bagi pelanggar. Allah berfirman, "Janganlah kalian mendekati zina" (QS. Al-Isra: 32).
*Sistem pergaulan Islam ditegakkan*
Islam mewajibkan menutup aurat dan menundukkan pandangan (QS. An-Nur: 30–31), serta melarang khalwat dan komunikasi laki-laki dan perempuan yang tidak ada kebutuhan syar'i. Konsekuensinya, pacaran dan pergaulan bebas dilarang. (Rujukan: Taqiyuddin an-Nabhani, an-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam). Negara wajib menjadi penegak aturan. Pemerintah berkewajiban membuat aturan pergaulan, menegaskan haramnya zina dan larangan mendekatinya, serta menjatuhkan sanksi sesuai syariat (QS. An-Nur: 2).
Alhasil, Gencarnya program pencegahan pernikahan dini patut dikritisi lebih mendalam apakah ia menyelesaikan akar masalah, atau hanya menambal gejala sembari mengikuti kerangka berpikir yang bukan Islam? Bagi umat Islam, solusi sejati bukan melarang apa yang dihalalkan, melainkan menutup pintu maksiat, mendidik generasi dengan akidah dan syariat, serta menegakkan sistem yang menjamin kesejahteraan dan keadilan.
Wallahu alam Bissawab
