Triliunan Rupiah, Berderet Tanpa Daya Guna


author photo

19 Nov 2026 - 07.28 WIB



Yuyun Novia, S.Th.I

Ratusan truk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) terparkir di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Kendaraan yang semestinya menjadi penggerak ekonomi desa justru berjajar tanpa kepastian pemanfaatan. Pemandangan ini bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan alarm keras tentang tata kelola anggaran negara.

Pengadaan kendaraan dalam skala besar, sementara kesiapan koperasi dan infrastruktur operasional belum merata, memperlihatkan persoalan mendasar: mengapa belanja negara bisa melaju lebih cepat daripada perencanaan kebutuhan rakyat?

Jika benar pengadaan 160 ribu kendaraan dengan nilai sekitar Rp200 triliun sebagaimana pernah disampaikan pihak Agrinas, publik berhak meminta transparansi menyeluruh. Berapa unit yang telah diterima? Bagaimana mekanisme pengadaan dan distribusinya? Siapa yang bertanggung jawab atas kendaraan yang menganggur dan biaya pemeliharaannya?

Ini bukan uang pribadi pejabat. Ini uang publik yang berasal dari pajak, penerimaan negara, dan sumber kekayaan yang semestinya digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan tanpa perencanaan matang berpotensi menjadi pemborosan sekaligus pengkhianatan terhadap amanah.

Dalam perspektif Islam, negara adalah raa'in (pengurus rakyat) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amanahnya. Pengelolaan kekayaan negara tidak boleh tunduk pada ambisi proyek, kepentingan oligarki, atau pencitraan politik. Prioritasnya adalah kemaslahatan rakyat, bukan sekadar realisasi anggaran.

Islam menuntut pengelolaan baitulmal secara amanah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pengadaan harus didasarkan pada kemanfaatan nyata, diawasi secara ketat, serta bebas dari praktik korupsi dan pemborosan.

Negara bukan tempat menghamburkan uang rakyat demi proyek mercusuar. Kekuasaan adalah amanah, dan setiap amanah akan dihisab di hadapan Allah.
Bagikan:
KOMENTAR