Vape Berbahaya Untuk Masyarakat Bukan Hanya Aparat


author photo

17 Nov 2026 - 13.16 WIB




Penulis : Titin Kartini

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melarang seluruh anggota Polri dan pegawai negeri sipil di lingkungan Polri menggunakan vape atau rokok elektrik. Larangan itu berlaku di dalam maupun luar lingkungan kerja. Ketentuan itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2026. Aturan ini berlaku bagi seluruh pegawai negeri pada Polri (PNPP) di lingkungan Polri, mulai dari Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resort (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek) (kompas.com,02/11/2026)

Polresta Bogor Kota telah menindaklanjuti SE tersebut dan memberikan sosialisai kepada anggota polisi di wilayah Kota Bogor. Kebijakan itu sebagai langkah proaktif Polri dalam merespons perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge (detik.com, 02/11/2026)

Ketika Kapolri mempunyai alasan seperti diatas tentang bahayanya vape, mengapa hanya berlaku dikalangan aparat saja? Mengapa tidak dilarang juga peredaran vape di masyarakat? Tentu ini menjadi tanda tanya bagi kita semua, bukankah jika sesuatu berbahaya bagi rakyat seharusnya negara melarang total peredaran barang tersebut. Rakyat juga butuh perlindungan bukan hanya aparat. Namun seperti inilah hidup di negeri yang menerapkan sistem kapitalisme, rakyat selalu tak menjadi prioritas dalam hal apapun. 

Dalam sistem kapitalisme negara disetir oleh pengusaha, maka negara tak berani melakukan tindakan tegas tersebut karena sudah pasti ada protes dari pengusaha. Prioritas kebijakan negara kapitalis adalah ekonomi yang dikuasai oleh segelintir pengusaha yang sebelumnya mendukung para pejabat naik tahta di jabatan saat ini.

 Pengurusan negara yang seperti ini akan menimbulkan konflik di masyarakat. Alhasil sistem kapitalisme tidak akan pernah bisa melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkoba. Maka dari itu segera hempaskan sistem rusak ini dan kembali kepada sistem sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya.

Sistem Islam Khilafah mempunyai aturan yang tegas dan jelas sesuai perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya yang tersurat dan tersirat dalam Al Quran dan Assunah. Islam telah mengharamkan secara tegas, segala sesuatu yang mampu merusak akal (memabukan) dan membuat sanksi tegas bagi yang membuatnya, menyajikannya dan pemakainya. Allah Swt. berfirman ‘’Wahai orang-orang yang beriman! Sebenarnya minuman keras, berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbutan-perbuatan) itu agar kamu beruntung"(TQS Al-Maidah : 90)

Rasulullah Saw. bersabda ‘’Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram’’. (HR. Muslim dan Ahmad). ‘’Apasaja yang apabila banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah).
 ‘’Rasulullah Saw. melarang setiap zat yang memabukkan dan menenagkan (mufattir).’’ (HR Abu Dawud dan Ahmad.

 Mufattir adalah setiap zat penenang, yang kita kenal sebagai obat psikotropika dan narkoba. Al-‘Iraqi dan Ibnu Taymiyah menuturkan adanya ijma tentang keharaman candu (ganja) (Subulus Salam, IV/39)

 Dalam sistem Islam Khilafah, barang haram tidak dianggap sebagai barang ekonomi. Karena itu memproduksinya, mengkonsumsinya, dan mendistribusikannya di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai bentuk kejahatan (jarimah) yang harus ditindak. Namun, tindakan yang diberlakukan terhadapnya berbeda dengan khamer, karena adanya nash syariah yang mengaturnya dengan mendetail. Nash syariah pun menentukan sanksinya, dan diatur dalam sanksi hudud.

Ini berbeda dengan narkoba, walaupun sama-sama memabukan tetapi tindakan dan sanksinya tidak diatur dengan mendetail dalam nash syariah masalah ini masuk dalam ranah ta’zir, maka sanksi diserahkan kepada hakim. Keputusan hakim dalam hal ini mengikat, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun termasuk Khalifah. Adapun sanksi hudud ini berfungsi sebagai zawajir dan jawabir. Berfungsi zawajir, karena sanksi tersebut bersifat preventif, untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa. Sedangkan disebut jawabir , karena dijatuhkannya sanksi ini bisa menjadi penebus dosa bagi pelaku, sehingga di akhirat akan terbebas dari azab Allah Swt.

Meskipun sanksi narkoba tidak ditetapkan dalam nash seperti halnya khamer, tetapi berdasarkan filosofi fungsi sanksi yang dijatuhkan untuk kejahatan tersebut, maka hakim bisa mempertimbangkan kadar sanksi untuk pelakunya, dari yang ringan hingga paling berat. Mulai pengumuman, diekspos di tengah masyarakat, penjara, denda, cambuk bahkan sampai hukuman mati, dengan melihat tingkat kejahatan dan bahayanya bagi masyarakat.

Sistem Islam Khilfah tak pandang buku dalam menumpas kejahatan dan menegakkan sanksi bagi para pelaku kejahatan. Perlindungan dari setiap apapun yang dapat merusak dan menghancurkan rakyat akan diberikan baik masyarakat maupu aparat negara, agar semua umat terselamatkan baik di dunia maupun akhirat kelak. Wallahu a’lam.
Bagikan:
KOMENTAR