Oleh: Ririn Indani., SP (Aktivis Muslimah Samarinda)
Kasus stunting terus terjadi dan tidak pernah berhenti. Jangka pendek, balita yang mengalami stunting dari sisi kesehatan mempunyai kemampuan kognitif lebih rendah. Jangka panjang, jika angka stunting tidak ditekan, akan mempengaruhi kemampuan dan persaingan dunia kerja. Sehingga jika masalah ini dibiarkan akan berdampak pada pertumbungan ekonomi negara.
Merespon angka prevelansi stunting yang terbilang tinggi, pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur, dalam menekan angka stunting melakukan rembuk stunting melalui intervensi secara langsung dalam pelaksanaan penurunan stunting, setelah sebelumnya tahap analisa situasi dan perencanaan kegiatan dilakukan.
Menggelar kegiatan rembuk stunting di hotel Kyriad Sadurengas, Selasa (26/03/2024), Pemkab Paser dalam rangka optimalisasi sinergitas lintas sektor guna menurunkan angka stunting di daerah. Dalam sambutannya, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Romif Erwinadi, mengatakan rembuk stunting merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat untuk menurunkan kasus stunting.
Target angka prevelansi Provinsi Kaltim tahun 2024 disertai kebijakan yang terintegrasi mulai dari pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri berupaya melakukan kebijakan melalui bantuan keuangan, penguatan alokasi dana desa, secara khusus untuk menurunkan angka kemiskinan dan mempercepat penurunan stunting.
Menurut Romif beberapa tahun terakhir Pemda hingga pusat sedang gencarnya memberikan perhatian terkait stunting. Hingga 2021 dikeluarkan Perpres No 72 tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integrative fan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sikronisasi. Pada tahun 2021 terhadap 20 desa yang menjadi fokus penangan stunting, sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi 47 desa.
Menilik akar dari masalah stunting yang sangat kompleks dan sistematik, meskipun pemerintah telah menggelontorkan dana lebih secara khusus, namun jika tidak menyentuh akar masalah maka akan mustahil nol zero stunting.
Alih- alih menagani penyebab stunting, pemerintah hanya fokus pada solusi seperti meningkatkan pelayanan KB dan edukasi bagi keluarga berisiko stunting, dan mengkonsumsi obat- obatan, tanpa menyentuh akar masalahnya.
Akar masalah stunting adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Dan seharusnya inilah yang menjadi fokus utama untuk mengentaskan stunting. Selama ini, negara abai akan pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya. Akibatnya banyak rakyat yang mengalami kekurangan gizi, termasuk ibu hamil, bayi dan balita.
Sehingga dibutuhkan support sistem dan peran berbagai pihak, terutama peran negara. Negara harus mengembalikan kekayaan SDAE agar stunting akibat kemiskinan tidak terjadi dan kesejahteraan dapat dirasakan.
Islam menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer tiap orang secara menyeluruh. Dengan demkian, khilafah sebagai institusi penerapan syariat Islam kaffah akan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan) bagi tiap individu rakyat. Kebutuhan sekunder dan tersier dikembalikan pada kemampuan tiap orang untuk memenuhi kebutuhannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu.
Sistem ekonomi Islam, negara akan mengelola seluruh kekayaan yang dimilikinya untuk kemaslahatan rakyat. Dengan pengelolaan kekayaan umum (milkiyyah ‘ammah) dan kekayaan negara (milkiyyah daulah) yang benar berdasarkan Islam, sehingga menjadikan sebuah negara mampu mengentaskan kemiskinan dan meniadakan stunting dengan mekanisme yang jelas, terutama sumber daya alam akan berkolerasi dengan kesejahteraan rakyat.
Negara berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan bagi seluruh rakyatnya, baik muslim maupun nonmuslim. Negara dalam sistem Islam sistematik dan kompleks, sehingga baik sistem ekonomi, pendidikan, kesehatan, pergaulan dan lain diantaranya, akan mengkondisikan warganya jauh dari stunting.
Waalhu a’lam bishawab
