Astik Drianti SP., MP*
Perpindahan ibukota negara dari Jakarta ke IKN semakin mendekat. Perpindahan ini tidak saja memindahkan fisik pemerintahan namun juga memindahkan segenap persoalan yang melekat pada kota dengan status ibukota negara. Baik dari sisi demografi, sosial, budaya juga kebutuhan akan pangan.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan di ikn dan Kalimantan Timur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara Raup Muin menekankan pentingnya pembangunan Bendung Gerak Sungai Telake. Hal ini karena pembangunan bendung tersebut dapat mewujudkan kedaulatan pangan di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser (PPU), serta menunjang kebutuhan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pembangunan bendungan Talake ini seyogyanya telah lama direncanakan hingga saat ini kondisi lingkungan bendungan dan pembiayaan yang sangat tinggi masih menjadi permasalahan. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang mengalami efisiensi anggaran dalam berbagai bidang. Termasuk bidang pertanian atau pangan tak luput dari efisiensi tersebut.
Bendungan Telake merupakan salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ketersediaan air merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Ketergantungan tanaman akan air terlebih lagi pada tanaman hortikultura dan tanaman pangan sangat besar. Kebutuhan ini akan dapat dipenuhi dengan adanya bendungan tersebut.
Disisi lain pembangunan bendungan membutuhkan perhitungan cermat agar tidak merusak lingkungan dan bentang alamnya. Banyak kasus pembangunan bendungan justru mematikan spesies lokal atau mengancam kelestariannya. Pembangunan bendungan juga harus memperhitungkan sumber air, penggunaan air dan kemampuan mempertahankan cadangan air.
Berhitung pemenuhan kebutuhan pangan, selain berbicara ketersediaan juga berhitung banyak hal lainnya. Diantaranya, penggunaan benih/bibit unggul, penggunaan dan ketersediaan pupuk, pestisida yang tepat sasaran, serta mekanisasi dan tenaga kerja pada bidang pertanian. Semua persoalan ini masih harus didukung oleh kepastian pemasaran dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani dan pertanian.
Kegagalan mewujudkan faktor utama dan faktor pendukung dalam bidang pertanian khususnya pangan, hanya akan memindahkan persoalan pangan dari ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat yang disediakan oleh petani dalam negeri, kepada ketersediaan pangan yang ditanam di pelabuhan atau impor.
Paradigma pembangunan bendungan sebagai salahsatu langkah mewujudkan ketahanan. Pangan, harus dibangun dengan paradigma yang pro rakyat dengan landasan keimanan dan pelayanan kepada rakyat. Dan ini akan mustahil mewujudkan kedaulatan pangan dalam sistem saat ini selama politik pertanian yang diadopsi sekulerisme. Pengaturan di bidang pertanian seolah hanya sebagai sebuah program dan terpisah dari sistem lainnya, termasuk pertanggungjawaban akhirat. Paradigma pemimpin sebagai pelayan masyarakat belum sepenuhnya terwujud karena negara hanya sebagai regulator.
Paradigma pembangunan yang berlandaskan keimanan dan pelayanan kepada rakyat. Terintegrasi antar bidang, dengan profesional dan mudah. Paradigma ini akan terwujud pada sistem kehidupan Islam.
Marwan Hadad (2024) _"Flowing Through History: Water Management in Muslim Civilization"_ yang di publikasi dalam muslimheritage.com menunjukkan bagaimana Islam dan pemerintahan Islam dengan Khalifah mengelola air, baik dalam rangka penyediaan air minum, pertanian bahkan hukum/aturan terkait pengelolaan air ini.
Pengelolaan dengan paradigma yang benar dan perhitungan yang tepat telah dicontohkan dalam artikel tersebut. Dan repetisi dengan aturan atau sistem pemerintahan yang sama yang jelas telah berhasil adalah hal yang wajar. Sehingga pemenuhan pangan dengan pembangunan bendungan menjadi suatu realita.
*Dosen Unikarta
