Oleh : Milda, S.Pd
(Aktivis Muslimah)
Presiden Prabowo Subianto menyebut ada bahaya besar yang mengintai Indonesia sebagai negara berkembang. Prabowo bilang, bahaya itu adalah state capture. Masalah ini, menurut Prabowo, sangat serius dan harus segera diselesaikan. "Karena di negara berkembang seperti Indonesia, ada bahaya besar yang kami sebut state capture—kolusi antara kapital besar dan pejabat pemerintahan serta elite politik," kata Prabowo saat menjadi pembicara di acara St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia, Jumat (20/6). "Kolusi ini tidak membantu mengentaskan kemiskinan atau memperluas kelas menengah," tambah dia. https://m.kumparan.com/kumparannews/prabowo-ada-bahaya-besar-di-indonesia-kolusi-korupsi-pejabat-dan-elite-politik-25IzoaY6Ur8/2
Sampai hari ini state capture yang marak terjadi dengan dukungan sistem kapitalisme menghilangkan peran agama dalam mengatur perpolitikan hari ini. Sehingga tidak heran jika kita temui keuntungan hanya berpihak pada kelompok elit yang dilegitimasi oleh kebijakan, semua diusahakan dalam aktivitas politik ekonomi tanpa memperhatikan halal-haram suatu aktivitas tersebut.
Tidak hanya itu. Dukungan sistem demokrasi menjadikan penguasa perlu modal yang cukup besar dari sekelompok elit atau pengusaha agar maju dalam ranah politik. Tentu suntikan dana di dapatkan oleh para kelompok elit demi memenangkan konstelasi politik karena semua itu tidak ada yang gratis yang artinya akan dibayar melalui kebijakan yang pro pemilik modal. Lihatlah bagaimana UU Ciptaker, UU Minerba, memberikan jalan para pemilik modal dalam investasi, dampaknya berimbas pada kerugian rakyat.
Mirisnya, kebijakan yang pro pemilik modal justru menjadi angin segar bagi mereka. Bagaimana tidak, pemilik modal mendapatkan ijin dalam pengelolaan tambang, hutan, lahan, hasil laut dan lain sebagainya. Bisa di bayangkan bagaimana semua kekayaan alam yang seharusnya milik umum tetapi dapat dikuasai individu. Rakyat pun mendapat dampak dari pengelolaan tambang bahkan tidak jarang kita temui dampak dari kerusakan alam memakan korban bahkan menganggu aktivitas rakyat seperti tambang nikel di Maluku Utara yang berdampak pada nelayan kecil.
Maka tidak heran jika dalam sistem kapitalisme rakyat menjadi korban dalam kebijakan yang di buat antara penguasa dan pemilik modal. Walhasil rakyat tidak mampu mendapat manfaat dari alam yang telah Allah SWT anugerahkan sebagai sumber penghidupan bagi seluruh makhluk hidup. Hal ini di jelaskan dalam firman Allah Subhana Hu' Wata'ala :
ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar. (QS. Ar-Rum : 41).
Peringatan dari Allah SWT seharusnya menjadi renungan bersama bagaimana kerusakan lingkungan yang saat ini menimbulkan kerugian bahkan nyawa akibat dari kebijakan yang berasal dari akal manusia yang lemah dan penuh keterbatasan.
Berbeda ketika sistem Islam diterapkan, akan melahirkan peraturan yang jauh dari kepentingan sepihak. Sebab Islam mencegah adanya state capture. Akidah menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan dengan tiga komponen yakni; individu, masyarakat juga negara. Sistem pemerintahan Islam senantiasa mengedukasi rakyat tentang hakikat hidup di dunia. Sehingga melahirkan pola pikir dan pola sikap Islam yang terwujud dari perilaku seperti saat diberi amanah di kursi kekuasaan dengan tugas yang dipikul mampu bersikap adil, jujur serta jauh dari niat untuk memperkaya diri dalam hal ini korupsi yang banyak terjadi dan merugikan rakyat.
Sistem Islam menjadikan orang-orang yang diberi jabatan mampu menjalankan amanah sesuai dengan syari'at Islam dan penuh tanggungjawab dan penuh pengorbanan demi kemashalatan umat. Dengan beberapa cara melalui pendidikan yang berbasis akidah Islam sehingga generasi mampu menjadi pribadi yang bertakwa dan menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi semata. Sehingga menjaga diri dari perbuatan yang mengambil harta yang bukan miliknya dengan korup dan lain sebagainya.
Sistem Islam memilih orang-orang yang layak dan mampu mengemban amanah mengurus urusan rakyat dengan integritas, kapabilitas, dan ilmu yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Wallahu Alam Bishowab.
