Sidak ini dipimpin tiga anggota DPRK, Julianti, Nuraida, dan Ust. Masykurdin, didampingi langsung oleh Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Lhokseumawe, Muhammad Riza, bersama jajarannya. Tim bergerak dari satu pangkalan ke pangkalan lain untuk memeriksa ketersediaan pasokan, harga jual, hingga jalur distribusi elpiji bersubsidi.
“Kami ingin memastikan gas subsidi benar-benar sampai ke rakyat kecil, bukan ke tangan yang salah. Kelangkaan ini tak boleh dibiarkan menjadi permainan oknum,” tegas Julianti dengan nada geram di sela-sela kunjungan.
Muhammad Riza menjelaskan, saat ini terdapat tiga agen resmi penyalur LPG 3 kilogram di Kota Lhokseumawe, dengan total 170 pangkalan aktif. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda warga masih sulit mendapatkan tabung, sementara di pasar gelap, harga justru melonjak tajam.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar apakah pasokan benar-benar kurang, atau ada rantai distribusi yang bocor?
Ust. Masykurdin menyerukan agar pengawasan diperketat dan semua pihak turun tangan.
“Distribusi energi bersubsidi ini adalah urusan rakyat banyak. Kalau ada penyimpangan, kita harus bongkar bersama. Jangan biarkan rakyat jadi korban permainan kotor,” ujarnya lantang.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG hanya di pangkalan resmi dan segera melapor jika menemukan praktik penimbunan atau penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET).
Di balik tabung hijau yang langka, terselip ironi: subsidi yang seharusnya menolong rakyat kecil, justru kerap dinikmati mereka yang tak berhak. Sementara di dapur-dapur warga miskin, api kompor kian sering padam bukan karena habis gas, tapi karena sulit mendapatkannya.(A1)
