Banda Aceh — Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe Sulaiman Manaf mendesak Presiden Prabowo Subianto agar tidak ragu mencopot Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyusul pernyataannya yang dinilai menuduh masyarakat Aceh sebagai maling baut jembatan darurat tanpa bukti yang jelas.
Menurut Sulaiman, tudingan tersebut sangat melukai martabat rakyat Aceh, terlebih disampaikan di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang bangkit dari bencana banjir dan longsor. Ia menegaskan, ucapan seorang perwira tinggi militer seharusnya berangkat dari empati, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral, bukan prasangka yang menyudutkan korban.
“Rakyat Aceh sedang berduka, kehilangan rumah dan harta benda, tapi justru dituduh sebagai maling baut. Ini bukan kritik, ini penghinaan terhadap martabat rakyat,” kata Sulaiman di Banda Aceh Senin 5 Januari 2026.
Ia menegaskan, Presiden Prabowo tidak boleh takut mengambil sikap tegas hanya karena faktor kedekatan kekuasaan. Status Maruli sebagai menantu Luhut Binsar Pandjaitan, menurutnya, tidak boleh menjadi tameng politik yang membuat seorang pejabat kebal dari evaluasi.
“Negara ini tidak boleh tunduk pada relasi keluarga dan jejaring elite. Jika pejabat salah dan ucapannya melukai rakyat, siapa pun dia harus dievaluasi dan dicopot,” ujarnya.
Sulaiman juga menyoroti aspek teknis jembatan darurat yang menjadi sumber polemik. Menurutnya, indikasi bahwa jembatan tersebut dikerjakan secara tergesa-gesa sangat kuat. Banyak baut tidak terpasang dengan baik dan sambungan dinilai lemah.
“Ini jembatan darurat. Sangat masuk akal jika pekerjaannya tidak sempurna. Faktanya, baru diuji coba saja lantai jembatan sudah nyungsep. Itu menunjukkan masalah konstruksi atau pemasangan, bukan langsung dituduhkan ke rakyat,” katanya.
Ia menilai, jika memang ada material yang hilang, maka yang seharusnya diperiksa adalah sistem pengawasan dan pihak-pihak yang memiliki akses, mengingat jembatan tersebut merupakan aset negara yang berada di bawah pengamanan aparat.
Lebih jauh, Sulaiman menilai kemarahan Maruli sepenuhnya salah sasaran. Menurutnya, seorang jenderal seharusnya menunjukkan kemarahan pada persoalan besar yang nyata-nyata merugikan bangsa.
“Seharusnya dia marah saat emas dan hutan Indonesia dikeruk dan dirusak, yang dampaknya langsung dirasakan rakyat lewat bencana ekologis. Bukan malah menyalahkan rakyat kecil yang sedang menderita,” tegasnya.
Kritik juga datang langsung dari masyarakat Aceh lainnya. Tgk Rabo Bidari, warga Aceh, menyindir keras sikap Maruli yang dinilai lebih sibuk mempersoalkan isu baut ketimbang keselamatan rakyat.
“Dia tak bisa tidur mungkin bukan memikirkan keselamatan rakyat, tapi memikirkan kapan bisa jadi panglima. Sementara rakyat Aceh justru mempertaruhkan nyawa di jembatan darurat,” sindir Tgk Rabo Bidari.
Menurut Tgk Rabo, tudingan terhadap rakyat Aceh menunjukkan kegagalan memahami kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascabencana. Ia menegaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah jaminan keselamatan, kehadiran negara, dan sikap hormat, bukan stigma dan tuduhan.
Sulaiman mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang konflik dan trauma kolektif. Karena itu, setiap ucapan pejabat negara harus dijaga dengan empati agar tidak memperlebar jarak antara negara dan rakyat.
Atas dasar itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan dan keberpihakan pada keadilan.
“Ini ujian awal bagi Prabowo. Jangan biarkan pejabat tinggi melukai rakyat tanpa tanggung jawab. Jika salah, copot,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum memberikan klarifikasi maupun permintaan maaf resmi. Sementara itu, reaksi keras masyarakat Aceh masih terus bergulir.(RB)
