‎ ‎
‎ ‎

Banjir dan Longsor Aceh: Warga Sulit Bekerja, Pertanian dan Perkebunan Lesu


author photo

1 Feb 2026 - 09.55 WIB



Oleh: Asih Lestiani

Saat ini seluas 56.652 hektare lahan persawahan di 18 kabupaten dan kota rusak akibat bencana banjir bandang serta longsor. (Media Indonesia, 25/01/2026)

Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah tengah Aceh masih terpuruk hingga pertengahan Januari 2026. Hasil panen sulit dijual karena akses transportasi darat belum sepenuhnya pulih. Kalau tidak ada dukungan, seperti subsidi ongkos angkut melalui udara, sektor pertanian dan perkebunan yang jadi sumber penghidupan warga di wilayah tengah Aceh akan semakin terpukul. (Kompas.id, 19/01/2026)

Penetapan tanggap darurat untuk keempat kalinya menandakan pemulihan pasca bencana masih belum tuntas. (Kompas.id, 23/01/2026)

Pemulihan pasca bencana yang lambat sejatinya ini telah berdampak pada perekonomian warga, kesulitan mencari kerja hingga hasil pertanian-perkebunan sulit dijual.

Ditambah dengan paradigma bernegara yang hanya mementingkan untung-rugi akhirnya membuat alokasi dana pemulihan terbatas, negara gagal menjalankan perannya sebagai raa’in atau pelindung sekaligus pemelihara urusan umat.

Sistem pengelolaan bencana juga lemah secara struktural yakni koordinasinya minim, tanggap darurat yang berulang. Dalam sistem kapitalis, anggaran negara lebih fokus pada investasi, sementara rakyat “dipaksa” mandiri memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Hal ini jauh berbeda dengan sistem kepemimpinan Islam. Di mana negara dalam sistem Islam bertindak sebagai raa’in (pengurus rakyat), memastikan pemulihan infrastruktur, lahan, dan kebutuhan dasar warga secara cepat dan adil.

Selanjutnya, bantuan disalurkan langsung sesuai kebutuhan, misalnya untuk korban sakit, tua, difabel, atau kehilangan mata pencaharian, bukan untuk pencitraan semata.

Untuk pendanaan sendiri berasal dari Baitul Maal yang jumlahnya besar. Pendanaan ini dialokasikan berdasarkan kemaslahatan masyarakat, baik untuk pemulihan ekonomi, pendidikan, maupun layanan dasar.

Adapun terkait program pemulihan, setiap programnya berbasis sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganannya. Ini semua jauh berbeda dengan apa yang hari ini kita rasakan atau lihat di tengah kehidupan yang diatur berdasarkan aturan buatan tangan manusia yakni sistem sekuler kapitalis, yang orientasinya hanya keuntungan atau materi saja. Wallahu a'lam bishawab.
Bagikan:
KOMENTAR