Aceh Barat Daya – Anggaran belanja RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya kembali menjadi sorotan publik. Deretan pos belanja dengan nilai fantastis terungkap, mulai dari kebutuhan kantor, pengadaan barang, hingga biaya operasional rutin yang totalnya mencapai puluhan miliar rupiah.
Untuk kebutuhan administrasi semata, rumah sakit daerah ini menganggarkan Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp433,7 juta dan bahan cetak Rp575,8 juta.
Angka ini dinilai tidak kecil untuk sebuah fasilitas pelayanan kesehatan yang seharusnya memprioritaskan belanja medis dan layanan pasien. Kamis (13/2/2026).
Belanja bahan-bahan lainnya bahkan menembus Rp736,1 juta, disusul pengadaan komputer dan printer Rp450 juta, serta perlengkapan jaringan Rp210 juta. Tak berhenti di situ, pengadaan pendingin ruangan juga menguras anggaran besar: AC 2 PK Rp420,3 juta dan AC 1 PK Rp116,7 juta.
Dari sisi biaya langganan, RSUD Teungku Peukan mengalokasikan listrik Rp960 juta per tahun, air PDAM Rp158 juta, serta internet, telepon, dan WiFi Rp107 juta. Anggaran listrik yang mendekati satu miliar rupiah ini memunculkan pertanyaan serius soal efisiensi dan pengelolaan energi.
Belanja jasa juga tak kalah mencolok. Jasa konsultansi berorientasi layanan (jasa khusus) dianggarkan Rp411,6 juta, sementara peningkatan mutu SDM menelan Rp500 juta. Publik mempertanyakan sejauh mana dampak nyata belanja tersebut terhadap kualitas layanan kesehatan.
Di sektor kendaraan operasional, dana besar kembali digelontorkan.Pemeliharaan kendaraan dinas Rp250 juta Rehab berat mobil ambulans Rp200 juta Rehab sedang ambulans Rp40 juta Rehab ambulans Kijang Innova Rp70 juta Belum termasuk bahan bakar dan pelumas Rp150 juta serta perjalanan dinas luar daerah Rp350 juta.
Yang paling menyedot perhatian adalah biaya makan pasien. Anggaran tercatat berulang dan terfragmentasi dengan nilai jumbo.Rp1,7 miliar Rp960 juta.
Tambahan khusus bulan Juli–Oktober 2025, masing-masing Rp200 juta per bulan. Total biaya konsumsi pasien ini menembus lebih dari Rp3 miliar, belum termasuk belanja makanan dan minuman fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp288,7 juta.
Transparansi, urgensi, serta rasionalitas belanja-belanja tersebut kini dipertanyakan. Publik mendesak audit menyeluruh, penjelasan resmi dari manajemen RSUD, serta pengawasan ketat dari pemerintah daerah dan aparat pengawas, agar anggaran kesehatan benar-benar berpihak pada peningkatan layanan pasien, bukan sekadar habis di meja administrasi.
Konfirmasi yang dilakukan wartawan media ini sudah beberapa kali dilakukan namun sampai berita ini dilayangkan belum ada respon apa pun dari pihak terkait.(Ak)
