Donald Trump membentuk Dewan Internasional yang dinamakan Board of Peace (BoP) yang ditujukan sebagai alternatif PBB untuk menangani konflik global, terutama di Gaza. Beberapa negara ikut bergabung seperti Turki, Pakistan dan negara-negara Arab juga Indonesia (Al Jazeera, 21/01/2026).
Banyak pula negara yang tidak mau ikut bergabung yaitu negara-negara yang punya kekuatan seperti Inggris, Rusia dan Cina, sementara yang ikut bergabung adalah negara-negara yang memang tidak punya pilihan yaitu hanya tunduk dibawah Trump dan Amerika. Tujuan Amerika membentuk BoP untuk membendung veto Cina dan Rusia di dewan keamanan PBB. Lewat BoP Amerika melegalkan intervensinya semakin leluasa menempatkan pasukan dan militer dibawah kendalinya.
Sebagai kekuatan global, Amerika Serikat memiliki pengaruh besar dalam dinamika Timur Tengah, termasuk dalam pembahasan masa depan Gaza. Beberapa gagasan mengenai pembentukan mekanisme pengelolaan internasional atau dewan khusus untuk stabilitas Gaza muncul sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan dan tata kelola baru di wilayah tersebut.
Board of Peace atau Dewan Perdamaian ini adalah lembaga yang dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kekuatan besar didunia pada hari ini. Lemabaga ini di komandoi Donald Trump yang begitu ambisius membangun Gaza sesuai keinginannya. Indonesia sebagai salah satu negara dengan umat muslim terbesar didunia hari ini ikut bergabung dengan alasan mendukung Palestina dan kemerdekaannya. Pemerintah menyatakan Keterlibatan Indonesia Adalah bagian dari komitmen untuk perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. (Antara News February, 11, 2026).
Sebagai tindak lanjut dari pernyataannya, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dan dialog antara pimpinan MUI, ormas Islam serta kiai sepuh di Istana Negara pada 3 Februari 2026. Setelah pertemuan tersebut MUI dan PBNU mendukung Indonesia ikut bergabung di BoP. IDN Times 5/12/2026.
Sejumlah laporan media internasional menyebutkan adanya rencana atau wacana merekonstruksi kembali Gaza pascakonflik dengan dukungan berbagai negara dan aktor globalnya adalah Amerika, Israel dan Trump. Rekonstruksi ini mencakup pembangunan infrastruktur, kawasan ekonomi, serta sistem tata kelola baru yang diharapkan mampu menciptakan stabilitas jangka panjang.
Kita harus mengkritisi layakkah Indonesia bergabung dalam dewan keamanan ini. bagaimana bisa BoP ini bisa mewujudkan Palestina damai dan merdeka sedangkan piagam BoP tidak menyertakan pihak Palestina sebagai yang wilayahnya hari ini dijajah. Yang tertindas tidak dilibatkan sedangkan yang menindas berada diposisi kunci untuk perbaikan dan rekonstruksi Gaza. Isi piagam BoP sama sekali tidak menyebutkan untuk memerdekakan Palestina bahkan untuk two state solution pun tidak ada (CNN Indonesia, 30/01/2026).
Struktur yang memegang kendali pada BoP ini adalah orang-orang yang berpengaruh, mereka yaitu orang yang berada dilingkaran Trump dan Israel. BoP ini dipastikan hanya untuk kepentingan Israel dan Trump sendiri seperti bisnis property Trump. BoP ini merupakan kolonialisme gaya baru yaitu kolonialisme tanpa penjajahan formal dan didukung oleh banyak negara, khususnya negara-negara kaum muslimin.
Kita semua mengetahui Gaza memiliki posisi strategis secara geopolitik dan ekonomi. Wilayah ini berada di kawasan yang menjadi persimpangan kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi global. Karena itu, setiap perubahan di Gaza sering melibatkan kepentingan banyak pihak, baik regional maupun internasional.
Islam memandang BoP ini semakin membuat Gaza terjajah dan tidak punya kedaulatan sama sekali. Islam memandang kedaulatan adalah milik Allah bukan milik satu negara adikuasa atau blok tertentu. Kedaulatan didalama Islam ada ditangan sang pembuat hukum syara yaitu Allah, semua harus berada dalam tatanan syariah. BoP juga bertentangan dengan prinsip politik Islam karena berpotensi melegalkan intervensi dan penjajahan. Palestina, Suriah, Yaman, Irak, Libanon dan negara-negara lainnya bisa diserang, ditekan dan diintervensi dengan jargon perdamaian, tapi yang kita lihat itu adalah penjajahan oleh negara kapitalis global bagi kepentingan geopolitik barat khususnya Amerika.
Bagi negara-negara yang dinamakan Global South yaitu kelompok negara-negara yang berada diwilayah Asia, Afrika, Amerika Latin dan Oseania yaitu negara yang masih berkembang ini menjadi alat kontrol bagi Amerika untuk negara berkembang. Negara boleh saja merdeka bahkan benderanya boleh berkibar, tapi kebijakannya harus diarahkan, ekonominya ditekan, politiknya diawasi dan ini merupakan kolonialisme tanpa penjajahan.
Konflik global ini bukan satu kebetulan tapi ini merupakan pertarungan besar kapitalisme yang selalu ingin menguasai dunia yang melawan kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Kacamata Islam memandang BoP ini bukan Solusi tapi ini adalah penjajahan modern dengan bahasanya yang damai namun tindakannya mendominasi dan menghegemoni.
Islam menawarkan sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan sistem kehidupan yang adil, damai dan menawarkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, bangsa dan ras apapun. Kita harusnya menyadari bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil’alamin dengan aturannya yang baik karena berasal dari Allah sang pencipta yang tidak punya kepentingan terhadap ciptaan-Nya. Islam menawarkan keadilan secara global tanpa hegemoni yang pasti merugikan negara yang dijajah.
