Aksi tersebut dipicu kekecewaan mendalam warga yang menilai proses pendataan bantuan tidak transparan dan jauh dari rasa keadilan. Mereka menuding ada ketimpangan dalam penetapan penerima bantuan, sementara sejumlah warga terdampak justru terabaikan.
“Ini bentuk kekecewaan kami. Pendataan tidak adil. Kalau tidak ada respons dari pihak desa, kecamatan, maupun pemerintah kota, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar,” tegas salah seorang warga dalam orasinya.
Warga menilai pemerintah setempat terkesan lamban dan tidak peka terhadap penderitaan masyarakat pascabanjir. Bantuan yang seharusnya menjadi penopang di tengah kondisi sulit justru memantik konflik baru akibat dugaan ketidakakuratan data.
Penyegelan kantor desa menjadi peringatan keras bahwa kesabaran warga ada batasnya. Mereka mendesak evaluasi total terhadap mekanisme pendataan serta transparansi daftar penerima bantuan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kota Lhokseumawe terkait tuntutan warga. Ketegangan di Desa Blang Naleung Mameh pun berpotensi terus membesar apabila tidak segera ada langkah konkret untuk meredam gejolak yang kian memanas.(A1)
