Pidie --- Di tengah tuntutan efisiensi dan jeritan kebutuhan publik yang semakin mendesak, deretan angka belanja ini justru memotret wajah lain birokrasi: boros, seremonial, dan jauh dari denyut kepentingan rakyat. Sabtu (14/2/2026).
Anggaran perjalanan dinas tercatat mencapai angka fantastis sebesar Rp 2.035.209.800. Nilai ini berdiri sebagai pos terbesar, memunculkan pertanyaan mendasar: seberapa besar manfaat nyata yang kembali ke publik dibandingkan biaya mobilitas pejabat yang terus membengkak?
Tidak berhenti di situ, belanja honorarium menelan Rp 1.228.225.000, diikuti belanja jasa tenaga sebesar Rp 791.150.000 dan lembur Rp 267.792.000. Kombinasi ini menunjukkan birokrasi yang mahal bahkan untuk menjalankan fungsi rutinnya sendiri. Publik berhak bertanya: apakah sistem kerja yang ada memang tidak efisien, ataukah ini sekadar cara lain mengalirkan dana melalui jalur administratif?
Ironisnya, belanja yang bersifat seremonial dan simbolik juga menyedot dana besar. Belanja penghargaan atas suatu prestasi mencapai Rp 274.500.000, sementara suvenir dan cendera mata menghabiskan Rp 529.265.950. Anggaran ini mengindikasikan prioritas yang lebih condong pada pencitraan daripada dampak nyata.
Di sisi lain, pengeluaran untuk kursus singkat dan pelatihan sebesar Rp 392.755.000 serta sewa gedung pertemuan Rp 595.016.480 memperlihatkan budaya birokrasi yang masih bergantung pada forum formal dan kegiatan berbiaya tinggi, tanpa jaminan hasil yang sebanding.
Bahkan fasilitas penunjang seperti sewa mess, wisma, dan bungalow mencapai Rp 244.000.000, ditambah sewa peralatan studio audio Rp 232.100.000. Sementara itu, belanja natura dan pakan-natura menghabiskan Rp 968.035.168 angka yang kembali menegaskan besarnya dana yang beredar di lingkaran operasional internal.
Keseluruhan angka ini bukan sekadar statistik anggaran. Ini adalah potret bagaimana uang publik dibelanjakan sering kali tanpa transparansi yang memadai, tanpa ukuran keberhasilan yang jelas, dan tanpa pertanggungjawaban yang benar-benar bisa diuji.
Pada akhirnya, pertanyaan yang tidak bisa dihindari adalah ini: berapa banyak dari miliaran rupiah ini benar-benar kembali menjadi pelayanan publik yang nyata, dan berapa banyak yang hanya menjadi bahan bakar mesin birokrasi yang terus membesar tanpa arah?
Konfirmasi wartawan media ini belum direspon oleh terkait sampai berita ini dilayangkan.(Ak)