Oleh: Hameeda
Kondisi Gaza hingga kini masih sangat memprihatinkan. Sebagian besar wilayah mengalami kehancuran besar akibat konflik berkepanjangan. Infrastruktur dasar seperti rumah sakit, sekolah, jaringan air, dan listrik banyak yang rusak dan tidak lagi berfungsi. Ratusan ribu warga terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian dengan keterbatasan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Aktivitas pendidikan bagi generasi muda Gaza juga praktis terhenti. Sementara itu, di wilayah Tepi Barat ketegangan juga terus meningkat. Berbagai laporan dari organisasi internasional menyebutkan terjadinya kekerasan, penembakan, serta penggusuran terhadap warga Palestina. Tindakan tersebut dilaporkan melibatkan aparat militer Israel (tentara IDF) maupun kelompok pemukim Israel di beberapa wilayah (cnnindonesia, 27-2-2026)
Di tengah situasi tersebut muncul gagasan pembentukan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) yang disebut beranggotakan 15 teknokrat dari Gaza. Komite ini dirancang untuk mengelola administrasi wilayah Gaza dalam masa transisi pascakonflik. NCAG merupakan badan yang berada di bawah struktur Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) yang dibentuk pimpinan AS. Menurut rencana yang beredar, NCAG akan memiliki peran penting dalam mengawasi proses pelucutan senjata berbagai kelompok bersenjata, menjaga satu sistem hukum dan satu rantai komando keamanan, serta melakukan integrasi atau pembubaran kelompok bersenjata setelah melalui proses verifikasi yang ketat.
Namun kita harusnya kritis dengan latar belakang dan tujuan pembentukan struktur baru tersebut. Sebagaimana fakta yang terllihat, krisis yang berkepanjangan di Gaza dan Tepi Barat tidak bisa lepas dari ulah Zionis Israel yang terus melakukan penjajahan terhadap rakyat Palestina dan ratusan kali pula melakukan pelanggaran terhadap perjanjian damai. Sehingga Ketika gagasan BOP yang diinisiasi AS untuk mengawasi penataan pascaperang di Jalur Gaza, menuai respon skeptis dari warga setempat. Hal ini karena berbagai kesepakatan damai yang pernah diupayakan kerap mengalami pelanggaran dan tidak menghasilkan perubahan nyata bagi kondisi kehidupan masyarakat Palestina. Warga berharap adanya perubahan nyata, bukan sekedar pertemuan dan janji saja.
Terlebih berkaitan dengan peran Amerika Serikat dalam konflik ini. Dalam banyak kesempatan, kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu berpihak pada kepentingan Israel, baik dalam dukungan militer maupun dalam sikap diplomatik di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Rancangan kebijakan BOP, termasuk yang berkaitan dengan administrasi Gaza dengan pembentukan NCAG, pada dasarnya tidak benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Namun, hanya sebuah legitimasi perubahan politik dan demografis di wilayah tersebut, yang memungkinkan terjadinya pembersihan etnis, genosida dan perampasan tanah Palestina. NCAG juga bukanlah representasi aspirasi rakyat, melainkan sebagai bagian dari rekayasa politik. Mirisnya sebagian negara mayoritas muslim mendukung dan terlibat dalam skema politik international terkait Gaza yaitu adanya rencana AS dan Israel untuk mewujudkan new gaza.
Situasi Gaza dan Tepi Barat saat ini menunjukkan bahwa konflik Palestina masih jauh dari penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Kehancuran yang terjadi tidak dapat diatasi hanya dengan membangun struktur administrasi baru tanpa menyentuh akar persoalan utama. Perdamaian bagi Israel hanyalah janji yang terus akan dilanggar. Hal ini terbukti dengan setiap kali gencatan senjata selalu di ingkari oleh Israel. Kaum Muslimin tidak boleh percaya, apalagi mendukung perdamaian dengan Israel, karena mereka sangat memusuhi Islam. Allah swt berfirman : “Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik…” (QS. Al-Maidah:82).
Orang-orang kafir akan terus bersekutu untuk menguasai dunia dengan melakukan penjajahan secara politik, ekonomi maupun militer. Tidak boleh bagi kaum Muslimin untuk bergantung apalagi mendukung persekutuan dan solusi yang ditawarkan mereka. Karena mereka adalah kaum yang suka berbuat kerusakan. Firman Allah swt, “…Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha (menimbulkan) kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al-Maidah:64).
Hakikatnya yang terjadinya di Palestina adalah bentuk penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslim. Kondisi ini tidak bisa serta merta hilang hanya melalui BOP dengan rencana administrasi gaza. Kaum Muslimin harus menyadari siapa musuh mereka dan bersatu melawan penjajahan Israel dan membebaskan Palestina. Rencana perdamaian dengan mengagas pembentukan komite administrasi untuk gaza hanyalah sebuah penyesatan opini yang semakin menjauhkan kaum muslim dari perjuangan membebaskan Palestina dan mengusir penjajah. Apalagi memilih bergabung dengan BOP buatan AS yang di pimpin Trump dimana Israel juga menjadi anggotanya. Allah swt berfirman dalam QS An-Nisa: 140, “Dan sungguh, Allah telah menurunkan (ketentuan) bagimu di dalam Kitab (Al-Qur’an) bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir) maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena (kalau tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupa dengan mereka…”.
Seharusnyalah kaum muslimin bangkit bersatu membangun kekuatan secara global. Melawan dominasi penjajahan yang dilakukan oleh negara kufar. Dan “..Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman” (QS. An-Nisa:141).
Wallahu a'lam bissawab
