Gara-gara Iran dan Amerika berkonfrontasi, pasokan energi Indonesia terancam terkena imbasnya. Demi efisiensi, pemangku kebijakan mulai terpikir untuk Work From Home (WFH) dan/atau SCH (School From Home) supaya bisa berhemat bahan bakar dan penghematan pengeluaran menghadapi ketidakpastian ekonomi. Yakin nih mau WFH lagi? Kita udah pernah menjalani pas zaman covid loh. Dan hasilnya tidak bagus-bagus amat, kalau tidak ingin disebut amburadul.
Masyarakat mulai misuh-misuh soal distribusi MBG (Makanan Bergizi Gratis), apakah berhemat energi dan dihentikan sementara, ataukah tetap lanjut seolah tidak terjadi apa-apa? “Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal," ucap Pratikno yang mewakili suara pemerintah. Beliau juga menambahkan bahwa keputusan memang belum diambil, masih dimusyawarahkan sembari meninjau respon masyarakat umum.
Apakah membatasi gerak masyarakat, terutama ASN dan para pelajar usia sekolah bisa melakukan penghematan yang signifikan? Sementara pembiayaan MBG yang mencapai triliyunan rupiah justru terus getol digencarkan, sehingga masyarakat mengendus ketimpangan kebijakan ini. Niat hemat, tapi kok boros. Dibilang boros, tapi diminta berhemat, timpang. Bertakwalah wahai penguasa maupun rakyatnya, salah satunya dengan bersikap adil. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil…” (QS. An-Nahl: 90). Lalu apakah adil ketika kebijakan dibuat tidak menyeluruh dan parsial seperti wacana di atas?
Jika efisiensi memang tujuan, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh, bukan setengah hati. Program tambal sulam sudah jadi makanan sehari-hari perpolitikan Indonesia. Rakyat menerima bantuan langsung dan siap saji, sementara sektor ekonomi riil macet, lapangan kerja seret, upah minimum dihajar inflasi yang semakin menggila. Jangankan adil, impas pun tidak. Butuh wacana komprehensif yang menyelesaikan masalah dari akarnya. Persoalan sistemik begini terlalu letoy untuk diselesaikan lewat kebijakan parsial yang di lapangan pun kerap bermasalah. Ya, Ini bukan semata soal teknis kebijakan. Ini soal keberanian mengambil keputusan yang menyentuh akar persoalan. Rakyat diminta beradaptasi, lalu menelan narasi “demi kepentingan bersama”. Bangsa kita belum kemana-mana, masih tentang perut, narasi dan miskonsepsi yang rancu. Wallahu’alam. [] Oleh : DianF
