Oleh: Wulan Safariyah
(Aktivis Dakwah)
Kondisi harga minyak dunia yang melambung tinggi, ditambah dengan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mengancam kelancaran arus logistik di Selat Hormuz, kini berdampak langsung pada ketersediaan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Fenomena ini menciptakan situasi yang penuh tekanan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat luas.
Menteri Keuangan, memastikan BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026, meski rata-rata harga minyak dunia mencapai US$100/barel di tengah perang antara AS-Israel dan Iran. (bbc.com)
Ekonom dari Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, serta potensi gangguan di jalur strategis Selat Hormuz, mulai memberi tekanan pada pasar energi global. “Kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan hal yang wajar karena mekanisme penentuannya mengikuti harga pasar internasional,” ujarnya lewat rilisnya Senin (30/3/2026). (kabar24.bisnis.com)
Kondisi Warga di Surabaya, Jawa Timur, mulai menyerbu stasiun pengisian bahan bakar umum, Selasa (31/3/2026) petang. Mereka terpengaruh isu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak sebagai dampak serbuan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran yang meluas.
Kondisi yang sama juga terjadi di kota Bandung, Jawa Barat, dan dikota Makassar dan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Terlihat terjadi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum atau SPBU. Warga takut tidak mendapatkan bahan bakar minyak di tengah isu krisis energi dan kenaikan harga BBM. (kompas.id)
Realitas Dilapangan
Realitas yang terjadi saat ini cukup memprihatinkan. Meskipun pemerintah berupaya keras menahan harga BBM bersubsidi agar tidak bergerak, kenyataannya harga BBM nonsubsidi terpaksa ikut melonjak mengikuti harga pasar. Dampaknya sangat terasa di masyarakat, antrean panjang mengular di SPBU bahkan hingga berjam-jam menjadi pemandangan umum, tak jarang masyarakat terpaksa membeli dengan harga eceran yang jauh lebih mahal.
Di sisi lain, beban negara pun semakin berat. Lonjakan harga minyak global memaksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus bekerja ekstra keras menambal beban subsidi. Namun, kemampuan negara ini tentu ada batasnya dan diperkirakan hanya mampu bertahan dalam waktu singkat.
Akibatnya, berbagai kebijakan penghematan mulai digulirkan, mulai dari pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan tertentu, imbauan Work From Home (WFH), hingga efisiensi anggaran di sektor lain seperti MBG dll. Sementara itu, kapal-kapal tanker milik Indonesia pun masih harus bersabar menanti giliran untuk bisa melintas di perairan yang sedang panas tersebut.
Dilema Pemerintah
Pemerintah saat ini jelas berada dalam posisi dilema yang pelik. Di satu sisi, menaikkan harga BBM subsidi adalah keputusan yang sangat berisiko karena berpotensi memicu lonjakan inflasi dan gejolak sosial. Faktanya, isu kenaikan saja sudah cukup membuat masyarakat panik dan berbondong-bondong mengisi bahan bakar. Namun di sisi lain, jika harga tetap ditahan sementara harga dunia terus naik, lubang defisit pada APBN akan semakin besar dan tak terkelola.
Masalah mendasar yang dihadapi Indonesia adalah statusnya sebagai net importer minyak. Yaitu, negara yang ketergantungannya tinggi pada pasokan dari luar negeri. Negara akan sering bergantung pada negara tetangga sebagai hubungan perdagangan minyak. Ketergantungan pada impor BBM ini, akan menciptakan kerentanan ekonomi dan geopolitik. Stabilitas energi dan ekonomi negara tersebut akan disandera oleh dinamika geopolitik global dan kebijakan negara pengekspor.
Impor BBM dalam jumlah besar akan membebani devisa negara, sering kali menyebabkan defisit neraca perdagangan tahunan. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan antara produksi dan konsumsi. Produksi minyak mentah domestik rendah, sementara permintaan energi industri dan transportasi tinggi. Kondisi seperti ini akan membuat negara sangat rapuh. Sehingga setiap ada badai di pasar global, ekonomi dalam negeri langsung terguncang.
Akibatnya, dengan kondisi gonjang-ganjing minyak ini, masyarakat bukan hanya kesulitan mendapatkan pasokan BBM, tapi juga harus menelan pil pahit kenaikan harga BBM. Kondisi ini pada akhirnya, akan memicu kenaikan inflasi yang lebih luas dan makin menjadi ancaman.
Inilah gambaran negeri yang tergantung pada impor komoditas strategis BBM dari asing. Ekonomi dan politiknya kerap terguncang ketika ada sentimen global. Contohnya ketika terjadi ketegangan di jalur perdagangan energi utama (seperti Selat Hormuz) kondisi ini dapat langsung memicu krisis pasokan atau lonjakan harga. Harga BBM domestik sangat fluktuatif, mengikuti fluktuasi harga minyak mentah dunia, dapat memicu inflasi.
Kemandirian Energi Dalam Islam
Untuk keluar dari jeratan ketergantungan ini, diperlukan sistem yang mampu mewujudkan kemandirian energi secara menyeluruh. Dalam pandangan IsIam kemandirian BBM hanya akan terwujud ketika negri-negri muslim bersatu dalam bingkai Khilafah.
Dalam sistem ekonomi Islam, Khilafah memiliki kemandirian BBM pada pengelolaan sumber daya energi sebagai milik umum (milkiyyah ‘ammah) yang dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk swasta atau asing.
BBM merupakan harta milik umum dan merupakan barang yang dibutuhkan semua orang, maka setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari harta tersebut. Hanya saja, BBM seperti minyak, gas dan barang-barang tambang lainnya, tidak bisa dimanfaatkan secara langsung, melainkan membutuhkan upaya dan biaya untuk mengelolanya.
Islam mewajibkan negaralah yang bertanggung jawab mengelolanya, mewakili kaum muslim. Khalifah memiliki wewenang dalam hal pendistribusian hasil dan pendapatannya sesuai dengan ijtihadnya, sesuai dengan hukum-hukum syara’. Negara juga tidak boleh memprivatisasi harta milik umum ini kepada siapapun, baik swasta asing maupun domestik.
Hasil dari pengelolaan BBM ini, selain untuk membiayai biaya produksi, termasuk infrastruktur yang dibutuhkan, juga bisa didistribusikan langsung kepada rakyat secara gratis atau negara menjual BBM kepada rakya dengan harga semurah-murahnya, atau dengan mengikuti harga pasar.
Maka, kekayaan alam berupa minyak yang melimpah dikawasan kaum muslim, seperti di wilayah Arab, termasuk di Iran dan negri muslim lainnya, tidak akan diperjualbelikan secara komersial yang membuat harganya fluktuatif, melainkan akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan seluruh wilayah Khilafah dengan sistem yang adil dan mandiri.
Dengan kemandirian BBM ini, Khilafah akan menjadi negara independen yang memiliki kekuatan besar sebagai negara adidaya. Sehingga politik dan ekonominya tidak mudah diguncang oleh kepentingan atau gejolak politik global manapun.
Meskipun memiliki kemandirian BBM, Khilafah akan menggunakan BBM dengan bertanggung jawab sesuai kebutuhan berdasarkan syariat. Penghematan dilakukan pada hal-hal yang perlu dihemat, bukan mengurangi hak-hak rakyat atau pelayanan publik dan kepentingan seperti jihad.
Khilafah juga akan terus mengembangkan berbagai sumber energi selain minyak, termasuk teknologi maju seperti nuklir dll, sehingga menjamin pemenuhan kebutuhan energi sebagai negara adidaya yang memiliki kekuatan besar dan mandiri.
Dengan demikian, kondisi gonjang-ganjing BBM saat ini adalah pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada sistem kapitalis global dan impor hanya akan membawa pada ketidakpastian dan kesusahan. Sudah saatnya kita menata kembali sistem kehidupan agar kembali pada syariat Islam yang mampu memberikan solusi nyata, menjamin kedaulatan, dan menyejahterakan rakyat yaitu dengan tegaknya Khilafah Islamiyah.
Wallahu'alam bisshoab
