BIREUEN — Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bireuen, Yusaini, melakukan aksi walk out dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (RKPK) yang digelar di Hotel Fajar, Kamis (9/4). Ia menilai forum tersebut tidak memberikan ruang yang layak bagi penyandang disabilitas serta tidak mencerminkan prinsip pembangunan inklusif.
Yusaini mengaku kecewa karena kehadirannya dalam kegiatan tersebut dinilai hanya sebatas formalitas. Undangan yang diterimanya sehari sebelum acara, menurutnya, sempat dianggap sebagai sinyal positif dari pemerintah untuk mendengar aspirasi kelompok difabel. Namun, harapan tersebut tidak terwujud dalam pelaksanaan forum.
Dalam pemaparan pemerintah daerah, disampaikan sejumlah capaian indikator pembangunan, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 3,26 persen, tingkat kemiskinan 10,3 persen, pengangguran 3,82 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,25. Meski demikian, Yusaini menilai data tersebut belum mencerminkan kondisi kelompok disabilitas.
Ia menyebut tidak ditemukan program yang secara spesifik menyasar penyandang disabilitas dalam dokumen perencanaan tahun 2026 maupun rencana 2027. Selain itu, rancangan Qanun Perlindungan Disabilitas yang telah lama diperjuangkan juga tidak dibahas dalam forum tersebut.
“Kami tidak melihat adanya program konkret untuk difabel. Ini menjadi catatan penting karena hak-hak penyandang disabilitas seharusnya menjadi bagian dari prioritas pembangunan,” ujar Yusaini.
Kekecewaan semakin memuncak saat sesi tanya jawab. Ia mengaku tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, meskipun telah beberapa kali mengajukan diri.
Sebagai bentuk protes, Yusaini memutuskan meninggalkan forum sebelum kegiatan berakhir. Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih serius mengakomodasi aspirasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Peristiwa ini menjadi sorotan terkait implementasi pembangunan inklusif di daerah. Keterlibatan seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar merata dan berkeadilan.(Ak)
