Aisyah, S.E (Aktivis Dakwah)
Opini
"No Kings" menggema di AS, kalian tau kan?
Warga AS sudah muak dengan kebijakan dan keserakahan Trump dalam berkuasa.
Keluhan yang disoroti pengkritik Trump dalam unjuk rasa kali ini antara lain konflik dengan Iran yang menewaskan 13 personel AS, kenaikan harga barang dan minyak, tarif impor yang berdampak pada barang sehari-hari, dan antrean pemeriksaan keamanan di bandara yang mengular akibat kebuntuan pembahasan anggaran.
Menurut Washington Post, ribuan orang berkumpul di depan Gedung Capitol negara bagian Minnesota untuk aksi utama protes "No Kings" yang disebut oleh pendiri ormas Indivisible Ezra Levin sebagai "protes terbesar dalam sejarah Minnesota". (Antara News, 30/3/2026).
Di tengah krisis ekonomi yang melanda AS akibat perang dengan Iran. Berdasarkan sumber yang beredar Utang nasional Amerika Serikat (AS) resmi menembus US$ 39 triliun (Rp 661.440 triliun) pada Maret 2026. Utang bengkak, menyusul lonjakan pengeluaran akibat konflik AS-Israel-Iran.
Dengan beban utang yang menumpuk maka utang per penduduk AS kini tembus US$113.875 atau sekitar Rp 1,93 miliar.
Artinya, per kepala warga AS atau setiap bayi yang baru lahir di AS akan menanggung beban utang Rp 1,93 miliar. Tentu saja ini bukan dalam pengertian sebenarnya karena utang AS akan dibayar dari pajak dan pendapatan lainnya. (CNBC, 28/3/2026).
Dari sini kita bisa belajar banyak hal. Misalnya, AS yang merupakan negara Adidaya (Super power) kewalahan menghadapi negeri Iran.
Bahkan sistem ekonomi kapitalis yang dibanggakan tidak mampu menyelamatkan keterpurukan ekonomi AS.
Selain itu sampai saat ini, meski ada unjuk rasa besar-besaran di Amerika, tetapi tidak ada pemakzulan terhadap Trump. (Tempo, 10 April 2026)
Lagi dan lagi wajah rusak kapitalis ditutupi oleh demokrasi yang pada kenyataannya tidak berlaku ketika ada kepentingan oligarki.
Demokrasi yang memihak pada rakyat, memberikan kebebasan berpendapat pada faktanya kebohongan yang dibungkus manis dengan hukum perundang-undangan.
Sampai kapanpun pelengseran penguasa yang mempertahankan sistem rusak ini akan terus didukung, walaupun harus mengorbankan banyak rakyat. Sistem Kapitalis Sekuler ini memang sangat jauh dari fitrah manusia.
Wajah asli sistem yang jauh dari aturan Sang Maha Pengatur, Allah SWT. Bukankah ini menjadi kesempatan untuk umat Islam sadar akan kebobrokan sistem yang memenjarakan kaum muslim sehingga terpecah belah?
*SAATNYA KEMBALI PADA SYARIAT ALLAH SWT!!*
Di tengah dominasi kapitalisme global, politik Islam kerap dipandang dengan curiga, bahkan dianggap ancaman. Pandangan ini tidak lahir secara alami, tetapi dibentuk oleh narasi panjang yang mendiskreditkan Islam di panggung dunia. Padahal, Islam bukan hanya agama spiritual, melainkan sebuah sistem kehidupan yang sempurna—termasuk dalam mengatur politik, pemerintahan, dan kepemimpinan.
Dalam Islam, politik dikenal dengan istilah *siyasah*, yang bermakna mengurus urusan umat. Rasulullah saw. bersabda, *“Dulu Bani Israil diurus oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Yang akan ada adalah para khalifah yang banyak.”* (HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad). Hadis ini menegaskan bahwa pengaturan urusan masyarakat merupakan bagian penting dalam ajaran Islam.
Politik Islam berdiri di atas akidah sebagai fondasi utama. Artinya, seluruh aktivitas politik bertujuan mengatur kehidupan rakyat berdasarkan syariat. Dengan demikian, kedaulatan berada di tangan hukum Allah, bukan pada suara mayoritas. Sistem kepemimpinan pun berjalan dalam koridor syariat demi mewujudkan kemaslahatan umat.
Dalam praktiknya, politik Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri, negara bertanggung jawab menjamin kesejahteraan rakyat melalui penerapan sistem ekonomi, pendidikan, dan sosial yang adil. Berbeda dengan kapitalisme, negara dalam Islam berperan aktif sebagai pengurus. Prinsip keadilan (*al-‘adl*) menjadi dasar, di mana harta bukan sekadar milik individu, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan benar.
Dalam hubungan internasional, Islam mengatur interaksi antarnegara dengan prinsip keadilan global. Penggunaan mata uang dinar dan dirham yang memiliki nilai intrinsik memberikan kestabilan ekonomi, sehingga terhindar dari manipulasi dan inflasi buatan yang kerap terjadi dalam sistem uang fiat. Dengan sistem ini, keseimbangan ekonomi dapat lebih terjaga tanpa dominasi negara kuat terhadap negara yang lebih lemah.
Adapun dalam politik luar negeri, negara menjalankan dakwah dan jihad sebagai sarana menyebarkan Islam. Jihad bukanlah penjajahan, melainkan upaya membebaskan manusia dari sistem jahiliah menuju hukum Allah yang Maha Adil. Allah Ta’ala berfirman, *“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”* (QS. Al-Maidah: 50).
Sejarah telah membuktikan bahwa ketika Islam diterapkan secara menyeluruh (*kafah*), ia menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nilai keadilan dan kesejahteraan dirasakan oleh semua, baik muslim maupun nonmuslim, sejak masa Rasulullah saw. di Madinah hingga masa Khilafah Islamiyah.
Pelaksanaan jihad selalu disertai dakwah sebagai bentuk edukasi umat. Negara tidak memaksa siapa pun untuk memeluk Islam, namun memiliki kewajiban untuk menyampaikan ajaran Islam ke seluruh dunia. Dengan cara inilah, syariat dapat dipahami dan diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Perjuangan untuk mewujudkan sistem politik Islam tentu memerlukan dakwah yang terarah dan kesadaran kolektif umat. Allah Swt. berfirman, *“Kamu adalah umat terbaik yang menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”* (QS. Ali Imran: 110).
Meski sering dianggap utopis, realitas krisis kapitalisme global justru menunjukkan rapuhnya sistem yang ada saat ini. Sebaliknya, janji Allah tentang tegaknya kekuasaan bagi orang-orang beriman adalah sebuah kepastian. *“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi…”* (QS. An-Nur: 55).
*Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Islam mampu menjadi solusi, tetapi apakah umatnya siap untuk memperjuangkannya. Saat dunia dilanda ketidakadilan, Islam hadir bukan sekadar sebagai alternatif—melainkan sebagai jawaban. Maka, sudah saatnya kaum muslim bangkit, menyatukan langkah, dan mengambil peran dalam menghadirkan kembali sistem yang membawa rahmat bagi seluruh alam
Wallahu'alam bissawab.
