Oleh: Ernada R
Krisis bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi isu yang mengemuka dan terus berulang dari waktu ke waktu. Kenaikan harga, kelangkaan pasokan, hingga antrean panjang di berbagai daerah bukan lagi pemandangan baru. Namun, yang sering luput dari perhatian adalah dampak berlapis yang harus ditanggung oleh masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Dalam situasi ini, rakyat tidak hanya menghadapi kenaikan biaya energi, tetapi juga lonjakan harga kebutuhan pokok yang mengikuti.
Fenomena ini menunjukkan bahwa BBM bukan sekadar komoditas biasa. Ia adalah urat nadi perekonomian. Ketika pasokannya terganggu atau harganya meningkat, maka seluruh sendi kehidupan ikut terpengaruh. Oleh karena itu, penting untuk melihat krisis BBM bukan hanya sebagai masalah teknis atau kebijakan jangka pendek, tetapi sebagai persoalan sistemik yang berkaitan dengan cara pandang dalam mengelola sumber daya.
Energi sebagai Hak Publik
Dalam perspektif Islam, sumber daya alam termasuk energi merupakan bagian dari amanah Allah SWT yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Konsep ini menempatkan manusia sebagai pengelola (khalifah) yang bertanggung jawab, bukan sebagai pemilik mutlak yang bebas mengeksploitasi tanpa batas.
Prinsip ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api. Para ulama memaknai “api” dalam hadis tersebut sebagai energi, yang dalam konteks modern mencakup BBM dan listrik. Dengan demikian, energi termasuk dalam kategori kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) yang tidak boleh dikuasai oleh segelintir pihak untuk kepentingan pribadi.
Ketika BBM diperlakukan sebagai komoditas yang sepenuhnya tunduk pada mekanisme pasar, maka akses terhadapnya akan sangat bergantung pada kemampuan ekonomi individu. Akibatnya, masyarakat miskin menjadi pihak yang paling rentan. Di sinilah prinsip keadilan (‘adl) dalam Islam menjadi sangat relevan. Keadilan bukan hanya tentang kesetaraan formal, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu dapat terpenuhi.
Realitas Krisis dan Dampaknya
Krisis BBM yang terjadi saat ini memiliki dampak yang luas dan kompleks. Kenaikan harga BBM secara langsung meningkatkan biaya transportasi, yang kemudian berimbas pada naiknya harga barang dan jasa. Sektor logistik menjadi lebih mahal, distribusi bahan pangan terganggu, dan pada akhirnya harga kebutuhan pokok melonjak.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kondisi ini sangat memberatkan. Daya beli menurun, sementara kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Tidak sedikit yang akhirnya harus mengurangi konsumsi atau mencari alternatif yang belum tentu lebih baik.
Selain itu, kelangkaan BBM di beberapa wilayah juga menimbulkan ketidakpastian. Antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar mencerminkan adanya masalah dalam distribusi. Waktu produktif masyarakat terbuang, dan aktivitas ekonomi menjadi terhambat.
Semua ini menunjukkan bahwa krisis BBM bukanlah persoalan sederhana. Ia adalah masalah multidimensi yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial secara keseluruhan.
Akar Masalah: Cara Pandang yang Keliru
Dari sudut pandang ekonomi Islam, krisis BBM tidak bisa dilepaskan dari paradigma pengelolaan yang menjadikan energi sebagai objek komersialisasi. Dalam sistem ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, sumber daya alam sering kali diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk meraih profit sebesar-besarnya.
Privatisasi dan liberalisasi sektor energi membuka ruang bagi pihak swasta, bahkan korporasi global, untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya strategis. Dalam praktiknya, hal ini sering kali menggeser peran negara dari pengelola menjadi sekadar regulator.
Ketika harga BBM ditentukan oleh mekanisme pasar global, maka fluktuasi harga dunia akan langsung dirasakan oleh masyarakat domestik. Rakyat menjadi pihak yang menanggung risiko, tanpa memiliki kendali terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya.
Dalam kondisi seperti ini, kebijakan yang diambil sering kali bersifat reaktif dan jangka pendek, seperti pemberian subsidi sementara atau bantuan langsung. Meskipun membantu, langkah tersebut tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
Peran Negara dalam Islam
Islam memberikan peran yang sangat jelas kepada negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab memastikan kesejahteraan rakyat.
Dalam konsep kepemilikan umum, sumber daya seperti minyak dan gas tidak boleh diserahkan kepada individu atau swasta untuk dikuasai secara penuh. Negara wajib mengelolanya dan hasilnya harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan.
Hal ini berarti negara harus menjamin ketersediaan energi, menjaga stabilitas harga, serta memastikan distribusi yang merata hingga ke pelosok daerah. Negara juga harus mencegah praktik monopoli, penimbunan, dan segala bentuk penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
Peran aktif negara inilah yang menjadi pembeda utama dengan sistem yang menyerahkan pengelolaan kepada mekanisme pasar.
Solusi Sistematis dalam Perspektif Islam
Untuk mengatasi krisis BBM secara menyeluruh, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis. Islam menawarkan solusi yang sistematis dan berkelanjutan.
Pertama, reformasi tata kelola energi dengan menempatkan negara sebagai pengelola utama. Kebijakan yang membuka ruang bagi dominasi swasta perlu ditinjau ulang, terutama jika terbukti merugikan kepentingan publik.
Kedua, mewujudkan kemandirian energi dengan mengoptimalkan potensi dalam negeri. Indonesia, misalnya, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan pengelolaan yang baik, ketergantungan pada impor dapat dikurangi secara signifikan.
Ketiga, memperbaiki sistem distribusi agar lebih adil dan efisien. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memastikan bahwa BBM sampai kepada pihak yang membutuhkan, tanpa adanya kebocoran atau penyalahgunaan.
Keempat, memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui kebijakan yang tepat sasaran. Subsidi tetap diperlukan, tetapi harus dikelola dengan baik agar benar-benar membantu kelompok yang membutuhkan.
Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya perubahan perilaku. Masyarakat didorong untuk menggunakan energi secara bijak dan menghindari pemborosan (israf). Kesadaran ini penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dalam jangka panjang.
Menuju Kedaulatan Energi
Krisis BBM yang membebani rakyat adalah cerminan dari sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan. Selama energi dipandang sebagai komoditas yang mengikuti logika pasar, maka ketimpangan akan sulit dihindari.
Islam menawarkan paradigma yang berbeda, yaitu menjadikan energi sebagai hak publik yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Dengan menempatkan negara sebagai pengelola utama dan menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas, krisis energi dapat diatasi secara lebih mendasar.
Lebih dari itu, pendekatan ini juga membuka jalan menuju kemandirian dan keberlanjutan energi. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
Pada akhirnya, krisis BBM bukan hanya tentang harga dan pasokan. Ia adalah tentang bagaimana sebuah sistem memandang dan mengelola sumber daya. Dan di sinilah perspektif Islam menawarkan solusi yang tidak hanya rasional, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Semua itu bisa terwujud, saat ekonomi Islam menjadi fondasi dan diterapkan bersama sistem kehidupan lainnya dalam naungan sistem Islam yakni Khilafah. Wallahu a'lam.
