Trauma banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan itu pada akhir 2025 masih membekas di tengah masyarakat. Bencana tersebut dianggap sebagai alarm keras atas rapuhnya ekosistem hutan akibat tekanan aktivitas eksploitasi yang terus berlangsung tanpa kontrol ketat.
Masyarakat menilai pembukaan lahan dan aktivitas perusahaan di kawasan Beutong Ateuh berpotensi memperparah kerusakan lingkungan. Kondisi itu memicu kekhawatiran baru terhadap ancaman banjir dan longsor yang sewaktu-waktu dapat kembali terjadi.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada pemerintah daerah dan lembaga legislatif, khususnya DPRK Nagan Raya dan DPRA, yang dinilai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas perusahaan dan kebijakan pembangunan di kawasan rawan ekologis tersebut.
Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Darys Waldani, menyatakan penolakan tegas terhadap segala bentuk aktivitas yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan.
“Kami menolak tegas segala bentuk aktivitas yang merugikan rakyat dan lingkungan. Pemerintah jangan tutup mata. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dalam keresahan sementara kepentingan perusahaan dibiarkan berjalan tanpa pengawasan yang jelas,” kata Darys dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5/2026).
Menurut Darys, keresahan masyarakat bukan lagi persoalan biasa, melainkan bentuk penderitaan warga yang membutuhkan respons cepat dan serius dari pemerintah serta seluruh pihak terkait.
Ia menegaskan, bencana yang pernah terjadi di Beutong Ateuh seharusnya menjadi pelajaran penting agar keselamatan masyarakat tidak dikorbankan demi kepentingan ekonomi segelintir pihak.
“Bencana di Beutong Ateuh harus menjadi peringatan bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait. Jangan sampai kepentingan perusahaan mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian alam. Pemerintah harus hadir dan bertindak tegas sebelum semuanya terlambat,” ujarnya.
Darys mendesak Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Aceh, instansi lingkungan hidup, aparat penegak hukum, DPRK, hingga DPRA untuk segera turun tangan menyikapi persoalan tersebut secara serius.
Ia juga mendorong dilakukannya audit lingkungan terhadap seluruh aktivitas perusahaan yang beroperasi di kawasan Beutong Ateuh. Selain itu, transparansi perizinan dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan dinilai penting agar pengelolaan sumber daya alam tidak berjalan liar dan merugikan warga.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya keuntungan perusahaan, tetapi masa depan masyarakat, kelestarian alam, dan hak hidup generasi berikutnya,” tegasnya.(A1)
