BIREUEN — Klaim PT PLN (Persero) UID Aceh yang menyebut sistem kelistrikan di Aceh telah kembali normal pascagangguan, menuai kecaman keras dari masyarakat Kabupaten Bireuen. Warga menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan karena pemadaman listrik dan gangguan tegangan masih terus terjadi, terutama menjelang malam Meugang dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Senin (25 Mei 2026).
Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim, sebelumnya menyatakan bahwa seluruh sistem kelistrikan di Provinsi Aceh telah berhasil dipulihkan.
“Sistem kelistrikan di wilayah Provinsi Aceh saat ini telah berhasil dipulihkan seluruhnya pasca gangguan,” kata Lukman Hakim dalam keterangan resminya, Minggu (24/5/2026).
Namun, berdasarkan pantauan warga, kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan realitas yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bireuen. Pada Selasa (25/5/2026) sekitar pukul 18.35 WIB hingga malam hari, listrik dilaporkan kembali padam dan mengalami gangguan kedap-kedip di sejumlah kecamatan.
Situasi itu memicu keresahan masyarakat karena terjadi tepat pada momentum malam Meugang, tradisi penting masyarakat Aceh menjelang Hari Raya Idul Adha, ketika aktivitas ekonomi warga meningkat tajam.
Pemadaman listrik disebut berdampak langsung terhadap pelaku usaha kecil seperti warung kopi, pangkas rambut, kafe, pedagang makanan, hingga aktivitas rumah tangga masyarakat yang tengah mempersiapkan kebutuhan hari raya.
Iqbal, warga Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, menilai pernyataan PLN yang menyebut kondisi listrik telah normal sebagai bentuk informasi yang tidak mencerminkan fakta di lapangan.
“Jangan hanya menyampaikan listrik normal di media, sementara masyarakat masih merasakan pemadaman bergilir. Ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak ekonomi rakyat kecil di malam Meugang,” ujar Iqbal kepada wartawan, Selasa malam (25/5/2026).
Ia menilai buruknya stabilitas pasokan listrik juga berpotensi merusak peralatan elektronik milik masyarakat serta menghambat aktivitas usaha mikro yang bergantung penuh pada pasokan listrik.
Menurutnya, negara melalui Kementerian BUMN dan manajemen PLN harus hadir memberikan jaminan pelayanan dasar kepada masyarakat, terutama pada momentum penting keagamaan dan sosial masyarakat Aceh.
Iqbal juga mendesak PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik yang terus berulang.
“Kalau kondisi ini terus terjadi, PLN harus bertanggung jawab. Masyarakat dirugikan secara ekonomi dan pelayanan publik sangat buruk,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pemadaman dan gangguan listrik dilaporkan masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bireuen dan sekitarnya. Warga berharap PLN tidak sekadar menyampaikan klaim pemulihan sistem, tetapi benar-benar memastikan kestabilan listrik dirasakan merata hingga ke daerah.(A1)
