Oleh: Hartatik
(Pemerhati Sosial)
Kematian Mandala Rizky Syaputra, siswa kelas XI SMKN 4 Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), menyita perhatian publik setelah viral dugaan bahwa ia meninggal akibat memakai sepatu kekecilan. Di balik kabar tersebut, tersimpan kisah pilu tentang kehidupan Mandala sebelum mengembuskan napas terakhir. Meski penyebab pasti kematiannya belum dipastikan, fakta bahwa Mandala memakai sepatu kekecilan memang benar adanya. Kondisi yang lebih menyedihkan, Mandala disebut tidak pernah mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan (faskes) karena terkendala biaya maupun akses layanan kesehatan. Status BPJS keluarganya pun tidak aktif akibat tunggakan iuran. (detik.com, 6 Mei 2026)
Kasus meninggalnya Mandala menjadi potret menyakitkan tentang bagaimana kebutuhan dasar rakyat kecil belum benar-benar menjadi prioritas negara. Di tengah limpahan kekayaan sumber daya alam dan energi (SDAE) Kalimantan Timur, masih ada pelajar yang hidup dalam keterbatasan perlengkapan sekolah dan kesulitan mengakses layanan kesehatan hanya karena persoalan biaya dan administrasi.
Daerah yang dikenal sebagai penghasil batu bara, migas, dan berbagai kekayaan alam lainnya justru masih menyimpan kenyataan pahit berupa kemiskinan dan keterlantaran rakyat. Kekayaan alam yang melimpah tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebaliknya, rakyat kecil tetap harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar.
Kematian Mandala juga menguak tabir bahwa negara belum sepenuhnya hadir sebagai penjamin kebutuhan rakyat, baik dalam bidang kesehatan maupun pendidikan. Dalam sistem kapitalisme sekuler, pelayanan publik diposisikan sebagai beban anggaran, bukan kewajiban utama negara. Akibatnya, rakyat dipaksa bergantung pada kemampuan finansial masing-masing untuk memperoleh layanan dasar yang sejatinya menjadi hak mereka.
Setiap kebijakan anggaran pada dasarnya mencerminkan siapa yang diprioritaskan dan siapa yang diabaikan oleh negara. Ketika kepesertaan BPJS bisa nonaktif karena tunggakan, sementara efisiensi anggaran menyasar sektor pendidikan dan pelayanan rakyat, di saat yang sama, berbagai fasilitas elite kekuasaan tetap dianggarkan. Rumah dinas mewah, kendaraan pejabat, perjalanan dinas, hingga proyek-proyek pencitraan tetap berjalan tanpa banyak pengurangan.
Ironinya, di saat rakyat berjibaku memenuhi kebutuhan dasar, penguasa tetap menikmati berbagai fasilitas istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem kapitalisme sekuler, ukuran keberhasilan lebih sering dilihat dari pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan fisik, bukan dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara menyeluruh. Rakyat kecil akhirnya hanya menjadi objek kebijakan, bukan pihak yang benar-benar dilayani.
Inilah watak sistem kapitalisme sekuler, yang menjadikan negara lebih berfungsi sebagai regulator daripada pengurus rakyat. Penguasa pun kerap kehilangan empati karena sistem yang diterapkan memang tidak dibangun di atas asas pelayanan dan tanggung jawab terhadap umat.
Islam memandang persoalan ini secara berbeda. Dalam Islam, penguasa adalah raa’in (pengurus rakyat) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh urusan masyarakatnya. Negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, baik sandang, pangan, dan papan maupun kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin dalam Islam bukan sekadar penguasa administratif, melainkan pelayan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Dalam sistem Islam, anggaran negara diarahkan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk memewahkan penguasa. Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan publik yang wajib dijamin negara secara mudah dan layak sehingga tidak ada rakyat yang menderita karena kemiskinan atau keterbatasan biaya.
Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur menjelaskan bahwa negara wajib mengurusi seluruh kebutuhan rakyat dan tidak boleh membiarkan mereka terlantar. Negara bertanggung jawab memastikan setiap individu dapat memperoleh hak-hak dasarnya dengan baik.
Selain itu, Islam juga menumbuhkan budaya saling peduli di tengah masyarakat. Zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk tolong-menolong menjadi bagian dari sistem kehidupan Islam sehingga penderitaan rakyat tidak dibiarkan tanpa solusi.
Keteladanan Rasulullah ﷺ dan para khalifah menunjukkan bagaimana pemimpin benar-benar hadir untuk rakyatnya. Rasulullah ﷺ hidup sederhana dan lebih mengutamakan kebutuhan umat dibanding kepentingan pribadi. Bahkan dapur rumah beliau sering tidak mengepul berhari-hari karena harta yang ada lebih banyak diberikan kepada rakyat yang membutuhkan.
Keteladanan itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Ketika mendapati seorang ibu dan anak-anaknya kelaparan, Umar segera mengambil gandum dari baitulmal dan memikulnya sendiri hingga ke rumah sang ibu. Saat ada yang menawarkan bantuan membawakan gandum tersebut, Umar berkata, “Apakah engkau akan memikul dosaku pada hari kiamat?”
Ucapan ini menunjukkan besarnya rasa tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam terhadap penderitaan rakyatnya. Kepemimpinan sejati bukan diukur dari kemewahan fasilitas atau tingginya jabatan, tetapi dari sejauh mana pemimpin hadir melayani, melindungi, dan menjamin kesejahteraan rakyat.
Tragedi Mandala seharusnya menjadi alarm keras bahwa persoalan rakyat tidak cukup diselesaikan dengan bantuan sesaat atau kebijakan tambal sulam. Akar masalahnya terletak pada sistem yang menjadikan pelayanan publik tunduk pada logika untung-rugi dan efisiensi anggaran, bukan pada kewajiban mengurus rakyat.
Selama kapitalisme sekuler tetap dipertahankan, tragedi serupa akan terus berulang. Negeri kaya akan tetap melahirkan rakyat miskin, sementara fasilitas elite kekuasaan terus berdiri megah di tengah penderitaan masyarakat.
Oleh karenanya, solusi atas persoalan rakyat tidak cukup hanya dengan kebijakan tambal sulam, tetapi membutuhkan perubahan sistemis. Sudah saatnya umat kembali kepada Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Hanya dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam naungan institusi Islam, negara akan benar-benar hadir sebagai pengurus rakyat, menjaga kesejahteraan mereka, dan memastikan tidak ada lagi rakyat yang “mati di lumbung padi.”
Wallahu a‘lam bish-shawab.
