Nuning Murniyati Ningsih
Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mencetak rekor paling lemah terbaru. Per Jumat (15/05) kurs dolar menyentuh Rp17.600. Masyarakat makin bersiap mengencangkan ikat pinggang karena sejumlah pakar meneropong harga kebutuhan sehari-hari bakal ikut terdampak. Ekonomi Indonesia sangat bergantung pada bahan baku impor, nilainya mencapai 70%. Impor ini tersebar pada industri kimia, tekstil, elektronik, minyak dan gas, obat-obatan, hingga kendaraan pribadi (www.bbc.com/16/5/2026). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan oleh industri pinjaman online alias pinjol mencapai Rp98,54 triliun per Januari 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menuturkan outstanding pinjaman itu tumbuh 25,52% (year on year/YoY). “Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,38%,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026) (finansial.bisnis.com/3/3/2026).
NILAI tukar rupiah ambruk ke level 17.600 per dolar Amerika Serikat pada periode long weekend, Jumat, 15 Mei 2026. Berdasarkan data Google, rupiah menyentuh level 17.602 pada Sabtu pagi, 16 Mei 2026. Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Asuaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi oleh memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Faktor lain adalah arah kebijakan suku bunga bank sentral AS atau The Fed (www.tempo.co/15/5/2026). Nasib nelayan tradisional di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah kian terjepit. Selain hasil tangkapan ikan yang merosot tajam akibat cuaca buruk, nelayan juga kesulitan mendapatkan solar subsidi. Kondisi tersebut membuat banyak nelayan di wilayah Pemalang hingga Kabupaten Pekalongan memilih mengurangi aktivitas melaut, bahkan menghentikan sementara operasional kapal mereka. Pantauan di Pelabuhan Perikanan Tanjungsari, Pemalang, Sabtu 16 Mei 2026, Ratusan kapal nelayan tampak bersandar di dermaga tanpa aktivitas bongkar muatan hasil laut. Suasana yang biasanya ramai terlihat lengang (rri.co.id/16/5/2026).
Ribuan nelayan menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Pati pagi ini. Mereka protes terkait dengan kenaikan harga BBM solar nonsubsidi bagi nelayan yang naik 4 kali lipat.
Pantauan detikJateng di lokasi, massa mulai berkumpul sekira pukul 09.00 WIB. Massa datang dengan mengendarai sepeda motor. Mereka pawai di depan Kantor Bupati Pati. Di depan Kantor Bupati Pati sudah terpasang spanduk besar bertuliskan 'Nelayan Serentak bergerak darurat untuk harga BBM nonsubsidi harus adil' hingga 'turunkan BBM solar nonsubsidi jadi Rp 10 ribu sampai Rp 13.500' (www.detik.com/4/5/2026).
Depresiasi rupiah terhadap dolar membuat kondisi perekonomian di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Berdampak pada naiknya harga-harga bahan baku dan juga energi, yang dimana semua ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Rakyat semakin terhimpit, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup hingga berujung pada jeratan pinjol, dll. Sedangkan di sisi lain pemerintah memandang apa yang dialami masyarakat masih dalam kondisi aman.
Konstelasi politik internasional, khususnya konflik atau ketegangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Iran, memiliki dampak signifikan terhadap aktivitas pasar global. Salah satu efek paling nyata adalah fluktuasi nilai tukar mata uang, termasuk rupiah terhadap dolar AS. Ketegangan geopolitik menimbulkan ketidakpastian ekonomi, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan investor, arus modal, dan stabilitas nilai mata uang.
Konflik internasional meningkatkan ketidakpastian pasar global. Investor cenderung menghindari risiko di tengah situasi yang tidak menentu dan memilih aset yang dianggap lebih aman atau “safe haven”. Dolar AS, sebagai mata uang cadangan dunia, biasanya menjadi pilihan utama. Akibatnya, permintaan terhadap dolar meningkat, sedangkan permintaan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, menurun. Fenomena ini menyebabkan rupiah melemah terhadap dolar.
Selain itu, konflik AS-Iran dapat berdampak langsung pada harga minyak dunia. Iran merupakan salah satu eksportir minyak utama, sehingga ketegangan yang mengganggu pasokan minyak bisa mendorong harga minyak naik. Indonesia sebagai importir minyak menghadapi biaya impor yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan tekanan inflasi. Kondisi ini membuat rupiah semakin rentan terhadap depresiasi karena neraca pembayaran menjadi lebih berat.
Ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi nyata masyarakat sering kali menjadi akar dari kekeliruan dalam penyelesaian masalah ekonomi. Pemerintah yang tidak peka atau kurang memahami kebutuhan dan tekanan yang dirasakan oleh masyarakat cenderung membuat kebijakan yang tidak tepat sasaran, bahkan dapat memperburuk situasi ekonomi yang ada.
Ketika kebijakan ekonomi dibuat tanpa memperhatikan realitas lapangan, misalnya kondisi penghasilan rumah tangga, daya beli masyarakat, atau akses terhadap kebutuhan dasar, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh kelompok yang paling rentan. Contohnya, subsidi yang diberikan kepada sektor yang tidak membutuhkan, atau program bantuan yang prosedurnya rumit, justru membuat masyarakat miskin sulit mendapatkan manfaatnya. Akibatnya, ketimpangan ekonomi bisa meningkat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun.
Masyarakat pada akhirnya menanggung sendiri beban hidup karena ketiadaan peran pemerintah untuk menyelesaikan problem tersebut, justru kebijakan yang dibuat semakin memperburuk keadaan (jumlah utang semakin melambung). Selain itu, ketidakpekaan pemerintah sering menimbulkan respon kebijakan yang reaktif dan tidak terkoordinasi. Dalam menghadapi krisis ekonomi, keputusan yang diambil tanpa data dan pemahaman mendalam tentang kondisi masyarakat dapat menimbulkan inefisiensi. Misalnya, kenaikan harga bahan pokok atau pajak tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat menengah ke bawah dapat memicu inflasi yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
Sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap masalah moneter dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Salah satu ciri khasnya adalah penerapan sistem uang berbasis emas dan perak, yang dikenal sebagai dinar dan dirham. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kestabilan nilai uang dan mencegah inflasi yang berlebihan, yang sering terjadi dalam sistem fiat modern. Selain stabilitas nilai, penggunaan emas dan perak juga mendorong transaksi yang adil dan transparan. Uang dengan nilai yang pasti mengurangi risiko spekulasi berlebihan dan ketidakpastian dalam perdagangan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, larangan riba (bunga), dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi.
Negara Islam juga berperan dalam jaminan distribusi barang kebutuhan pokok. Sistem ini memastikan bahwa komoditas strategis tersedia secara merata di berbagai wilayah, mencegah kelangkaan yang dapat memicu lonjakan harga. Pengawasan distribusi ini dilakukan dengan prinsip keadilan agar seluruh masyarakat, termasuk kelompok lemah, memperoleh akses yang adil terhadap kebutuhan pokok.
Pengaturan kepemilikan juga menjadi mekanisme penting. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan sumber daya diatur agar tidak menimbulkan monopoli atau penimbunan yang dapat merugikan masyarakat. Misalnya, larangan menimbun pangan untuk spekulasi harga membantu menjaga stabilitas harga di pasar. Dengan kombinasi mekanisme ini, negara Islam berupaya menciptakan ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengalami tekanan akibat fluktuasi harga yang ekstrem. Prinsip-prinsip syariat menjadi landasan utama dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab utama pemimpin negara. Pemimpin tidak sekadar mengatur urusan administrasi, tetapi juga berperan sebagai ra’in (penggembala) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Kedua konsep ini menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat agar terhindar dari kesengsaraan hidup. Sebagai ra’in, pemimpin bertugas membimbing rakyatnya menuju kemaslahatan, mengatur urusan ekonomi, sosial, dan politik dengan prinsip keadilan. Pemimpin harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, distribusi kekayaan adil, dan hak-hak warga negara dilindungi. Dengan demikian, rakyat dapat hidup sejahtera tanpa adanya penindasan atau ketimpangan yang merugikan.
Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dalam negara Islam bukanlah tanggung jawab individu atau kelompok tertentu saja, melainkan tanggung jawab langsung pemimpin yang bertindak sebagai penggembala sekaligus pelindung. Kepemimpinan yang demikian menjamin terciptanya masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera, sesuai prinsip-prinsip Islam.wallahualam bishawab
