Kondisi tersebut menuai kritik karena muncul di tengah situasi pascabencana yang masih menyisakan persoalan serius bagi masyarakat, seperti kerusakan rumah, lahan pertanian, infrastruktur, serta hilangnya sumber mata pencaharian warga.
Berdasarkan dokumen anggaran yang menjadi perhatian publik, Setda Aceh Tengah mengalokasikan Rp3,001 miliar untuk belanja perjalanan dinas. Selain itu, tersedia Rp833,5 juta untuk belanja makanan dan minuman, Rp173,4 juta untuk belanja lembur, serta Rp1,181 miliar untuk honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat.
Tidak hanya itu, anggaran yang berkaitan dengan kendaraan dinas juga tercatat cukup besar. Belanja pemeliharaan dan operasional kendaraan roda empat mencapai Rp721,4 juta, kendaraan roda enam Rp100 juta, serta sewa kendaraan roda empat yang secara keseluruhan mendekati Rp506 juta.
Untuk kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinas, pemerintah daerah mengalokasikan dana sekitar Rp1,259 miliar. Sementara biaya pemeliharaan kendaraan pejabat daerah, termasuk kendaraan operasional kepala daerah dan pimpinan DPRK, mencapai Rp232,6 juta.
Sorotan publik juga tertuju pada sejumlah pos belanja lainnya. Setda menganggarkan Rp1,869 miliar untuk belanja bahan baku, Rp552 juta untuk bahan kantor lainnya, Rp432 juta untuk kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah, Rp300 juta untuk sewa hotel, serta sejumlah pos belanja pendukung lainnya.
Jika diakumulasikan, nilai berbagai pengeluaran tersebut mencapai lebih dari Rp10 miliar. Besarnya anggaran tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah kebutuhan pemulihan pascabencana yang dinilai masih membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran yang lebih besar.
Sejumlah kalangan masyarakat menilai pemerintah daerah seharusnya lebih mengutamakan program yang berkaitan langsung dengan pemulihan korban bencana, perbaikan rumah warga, rehabilitasi lahan pertanian, serta pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor.
Publik juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai urgensi dan dasar perhitungan setiap pos anggaran tersebut. Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui manfaat langsung dari penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah.
Selain itu, masyarakat mendorong aparat pengawasan internal pemerintah, lembaga audit, serta aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh perencanaan dan penggunaan anggaran dilakukan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah terkait alasan dan prioritas penyusunan anggaran tersebut.
Perdebatan mengenai arah kebijakan anggaran ini diperkirakan akan terus mengemuka, terutama karena muncul di tengah tuntutan masyarakat agar pemerintah lebih fokus pada percepatan pemulihan pascabencana dan peningkatan kesejahteraan warga terdampak.(Ak)
