‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎

LAPANGAN KERJA SEMPIT RAKYAT MAKIN TERJEPIT


author photo

6 Jun 2026 - 12.46 WIB



Oleh: Siti nurkotimah 
(aktivis dakwah Islam kaffah).

Jumlah pencari kerja di Kutai Kartanegara mencapai 11ribu jiwa, pemerintah mendorong Distransnaker Kukar meminta perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk menekan angka pengangguran. Kebijakan ini bertujuan memastikan warga setempat mendapatkan manfaat dari peluang kerja di wilayah tersebut.

PLT kepala Distransnaker Kukar Dendy Irwan fahriza mengatakan data tersebut menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah, untuk dapat memberikan kesempatan perluasan kerja bagi masyarakat Kukar. Pemerintah juga mempunyai strategi untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan yaitu program Kukar siap kerja dan pencari kerja secara virtual serta sudah memiliki data base hasil pelatihan pencarian kerja hingga perusahaan yang beroperasi di Kukar wajib lapor terhadap kesempatan lapangan pekerjaan." Kutairaya, Selasa (12/05/2026).

Sudah menjadi fakta hidup di Era Globalisasi ini semua serba sulit, terutama di dalam hal mencari pekerjaan. Ironisnya dari kalangan lulusan perguruan tinggi bahkan IRT. Banyak sekali pelamar kerja yang belum punya pengalaman kerja karena mereka baru lulus sekolah, dan pengalaman kerja itu sendiri di jadikan salah satu syarat diterimanya kerja.

Selain masalah PHK, masalah pengangguran pun terus meningkat. Penyebabnya adalah multifaktor dan kompleks yang tidak tertangani dengan benar. Selain itu pekerjaan hanya dilihat dari sektor pertambangan, padahal banyak potensi lain tapi tidak tertarik. Pekerja informal lebih diminati bahkan dunia Maya dan luar negeri lebih menjanjikan, pertanian tak lagi diminati, tenaga kerja impor, dan sebaliknya tenaga ahli dan pencari kerja dalam negeri tak dihargai dan PHK pun terjadi.

Contohnya di Kalimantan Timur Kutai Kartanegara terkenal sebagai provinsi terkaya di Indonesia dengan sumber daya alam yang berlimpah, namun disisi lain angka pencari kerja juga tinggi. Dan tingginya pengangguran tak bisa dipisahkan dari sistem yaitu terkait ketersediaan lapangan pekerjaan yang seharusnya disediakan oleh negara.

Problem sempitnya lapangan pekerjaan, PHK, dan pengangguran seperti ini akan terus berulang karena masalah ini berakar pada sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini. Dalam sistem ini Negara cenderung berperan hanya sebagai regulator yang lebih berpihak pada kepentingan pasar dan pemilik modal, bukan sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan rakyat.

Derita umat hari ini adalah hasil dari kebatilan sistem kapitalisme, dimana Negara tidak turut mengatur dan menjamin kehidupan warga nya. Rakyat dibiarkan berjuang sendirian dengan prinsip siapa yang kuat dia yang bertahan. Akibatnya, kemiskinan dan penderitaan semakin meruyak, kesenjangan sosial semakin lebar menganga.

Negara sebagai penjamin kebutuhan dasar.

Islam menempatkan penguasa sebagai ra'in(pengembala) dan mas'ulun (yang dimintai pertanggungjawaban). Rasullullah bersabda,
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin" (HR al-Bukhari dan Muslim).

Pemerintahan Islam adalah pelaksana hukum Allah SWT dalam urusan publik, keadilan dan Ihsan serta larangan zalim menjadi spirit semua kebijakan.

Islam mewajibkan Negara memenuhi hak rakyat di seluruh wilayah tanpa diskriminasi pusat daerah ataupun kelas sosial. Allah SWT menegaskan agar harta publik tidak beredar hanya diantara segelintir orang kaya.
(QS al-Hasyr [49] :7).

Pemerintahan Islam mempunyai politik ekonomi Islam nya yang ideal yaitu jaminan pemenuhan atas pemuasan semua kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan) setiap orang. Juga pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam bermasyarakat.

Dalam sistem Islam kebutuhan jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan setiap individu rakyat wajib dipenuhi oleh negara secara langsung. Begitu juga pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang dan papan sudah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh syari'at dengan strategi sebagai berikut.

Pertama, memerintahkan setiap kepala keluarga untuk bekerja. Hadits Nabi Saw yang memotivasi seorang muslim untuk bekerja Diantaranya.
"Siapa saja yang pada malam hari merasakan kelelahan karena upaya kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni." (HR Ahmad).

Kedua, Negara wajib menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Rosulullah Saw pernah memberikan dua dirham kepada seseorang dan bersabda, "makanlah dengan satu dirham sisanya belikan kapak, lalu gunakanlah ia untuk bekerja."

Ketiga, Islam mewajibkan kepada kerabat dan muhrim yang mampu untuk memberikan nafkah kepada yang tidak mampu.

Keempat, kewajiban Negara (Baitul mal) untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya bagi yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki ahli waris, baik dananya berasal dari harta zakat yang merupakan kewajiban syar'i maupun harta lain yang ada di Baitul mal 

Demikianlah Islam menciptakan sistem kekuasaan dan para penguasa yang benar-benar meri'ayah (mengurusi)umat, dengan dorongan takwa para penguasa Islam bekerja keras untuk melindungi dan menjamin kehidupan rakyat. Sebabnya, mereka tahu bahwa jabatan mereka bisa menjadi bencana bagi mereka pada hari akhir jika mereka menelantarkan amanah, mengabaikan urusan rakyat, apalagi sambil memperkaya diri sendiri.

Alhasil, tak ada alasan untuk tidak menerapkan syari'at Islam dengan penerapan syari'at Islam dalam naungan institusi pemerintahan Islam (Khilafah). Masalah PHK dan pengangguran akan terselesaikan dengan baik, kesejahteraan rakyat akan terjamin dan keadilan benar-benar akan terwujud.

Wallahu a'lam bi Ash-shawwaab.
Bagikan:
KOMENTAR