Aktivis Muslimah
Samarinda, kota penghasil minyak di Kalimantan Timur, kini justru resah. Kenaikan harga Pertamax jadi pemicu. Warga takut antrean Pertalite makin panjang, harga-harga pokok ikut merangkak naik, dan biaya hidup makin berat.
Rahman Hakim, warga Samarinda, menggambarkan efek berantainya: “Pertalite pasti diburu. Kalau langka, larinya ke pengecer. Harga di pengecer? Pasti lebih mahal lagi.” Sungguh miris. Di negeri yang tanahnya meneteskan minyak, rakyatnya justru menjerit karena BBM.
Mengapa di tengah SDA berlimpah, BBM malah mahal? Jawabnya ada pada sistem kapitalisme. Sistem ini mengatur SDA dikuasai segelintir pihak. Migas yang harusnya milik umum, justru dikelola korporasi, kalau pun negara tetap berorientasi laba. Rakyat yang pemilik sahnya, hanya jadi konsumen yang dipaksa bayar. Maka tidak heran ketika negara bilang “subsidi kurang”, jawabannya adalah menaikkan harga. Rakyat menengah ke bawah yang penghasilannya pas-pasan, harus menelan pil pahit ini demi menutupi defisit anggaran.
Prinsip pasar bebas membuat harga BBM diserahkan pada mekanisme impor dan fluktuasi global. Kita jadi 'net importer' minyak. Kilang dalam negeri tidak dibangun optimal, akhirnya defisit pasokan. Akibatnya, rakyat yang harus menanggung ketidakmandirian energi ini.
Sehingga dampaknya pun sistemik. Kenaikan BBM bukan urusan kendaraan saja. Harga logistik naik, harga pangan naik, inflasi terjadi. Rakyat dipaksa menerima. BBM mahal menjadi beban wajib untuk bekerja, sekolah, dan bertahan hidup sehari-hari.
Begitulah sistem kapitalisme: kekayaan alam Allah Taala dikuasai segelintir orang, rakyat hanya kebagian harganya yang mahal.
Berbeda dengan kapitalisme, Islam menempatkan negara sebagai 'raa’in', penggembala yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya, termasuk energi. Rasulullah SAW bersabda: “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” [HR. Abu Dawud]. Ulama memahami “api” mencakup minyak, gas, dan energi. Artinya, migas adalah milik umum. Negara haram menyerahkannya ke swasta atau asing. Wajib dikelola langsung oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk seluruh umat.
Negara dalam Islam wajib membangun kemandirian energi. Kilang dibangun, teknologi dikuasai, dan distribusi dijamin sampai ke pelosok. Tujuannya bukan untung, tapi memenuhi kebutuhan rakyat. Jika hasilnya berlebih, maka BBM bisa disubsidi penuh atau bahkan digratiskan, karena itu hak rakyat atas SDA mereka sendiri.
Ketika Islam memimpin dunia selama berabad-abad, Baitul Mal menjamin kebutuhan pokok rakyat terpenuhi. Khalifah Umar bin Khattab berkata kepada petugasnya, “Jika engkau memberi, maka cukupkanlah.” Artinya, negara wajib memastikan rakyat tidak kekurangan hal mendasar.
Maka, selama migas masih dikelola dengan logika pasar dan keuntungan, maka BBM mahal akan terus berulang. Solusi hakikinya hanya satu: kembali pada syariat Islam dalam mengelola SDA. Hanya dengan itu, rahmat akan dirasakan seluruh alam.
Wallahu a’lam bish-shawab.
