Keikutsertaan para kepala dinas dan kepala bagian (Kabag) dalam agenda tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sumber pembiayaan perjalanan dinas. Pasalnya, apabila kondisi kas daerah benar-benar mengalami kekosongan, muncul dugaan bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut tetap harus tersedia atau berasal dari sumber pembiayaan lainnya. Kamis (02 Juli 2026).
Untuk memperoleh penjelasan resmi, wartawan media ini telah menghubungi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe, Teguh Heriyanto, melalui pesan WhatsApp. Dalam konfirmasi tersebut, media meminta penjelasan mengenai besaran anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan APEKSI di Medan, daftar pejabat yang mengikuti kegiatan, serta sumber pembiayaan perjalanan dinas tersebut.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPKD belum memberikan tanggapan maupun hak jawab atas pertanyaan yang diajukan.
Sebelumnya, informasi mengenai belum terbayarnya gaji PPPK disebut-sebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau kondisi kas daerah yang belum mencukupi. Kondisi itu semakin memicu pertanyaan publik terkait prioritas penggunaan anggaran di tengah tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Lhokseumawe, guna memastikan transparansi penggunaan anggaran daerah dalam pelaksanaan kegiatan APEKSI tersebut. Berita ini akan diperbarui setelah adanya keterangan resmi dari pihak yang berwenang.(A1)
